Soal Izin FPI, Din Syamsuddin: Pemerintah Tak Boleh Semena-mena

JAKARTA - Pemerintah tidak boleh semena-mena dalam membuat keputusan terhadap perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI). Konstitusi harus jadi pijakan dalam setiap mengambil kebijakan.

Begitu kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin usai diskusi di Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).

"Jangan sampai pemerintah otoriter, represif, dan melanggar konstitusi itu," tekannya.

Pemerintah harus memberi jaminan pada kebebasan masyarakat untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Namun di satusisi, ormas juga harus menaati konstitusi yang ada. Jangan sampai melenceng dari ajaran Pancasila.

“Harus komitmen pada Pancasila,” tutup ketua CDCC itu.***