Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Nasional
9 jam yang lalu
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
2
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
Nasional
10 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
3
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
Nasional
9 jam yang lalu
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
4
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Kabar Bertuah
5 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
5
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Hukum
11 jam yang lalu
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Timwas Haji DPR: Inovasi Layanan Haji Tak Boleh Dihentikan

Timwas Haji DPR: Inovasi Layanan Haji Tak Boleh Dihentikan
Jum'at, 02 Agustus 2019 09:17 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan bahwa penyelenggaraan haji 2019 makin baik dengan berbagai inovasi tapi hanya bisa sempurna dalam perspektif Indonesia dengan diplomasi tingkat tinggi.

Hal ini disampaikan setibanya di Madinah Al Munawwarah dan langsung memimpin rapat Pelaksanaan Haji DPR RI dengan Dirjen PHU dan Kadaker Madinah (Kamis, 1/8).

"Seperti yang sudah disampaikan pak Dirjen, kalau kita baca itu inovasi 2019 salah satunya adalah zonasi. Sebenarnya kita sudah mengarah kepada kesimpulan bahwa Indonesia memerlukan sebuah kota mandiri di Haramain (Makkah-Madinah) ini,” kata Fahri Hamzah yang juga selaku Ketua Timwas Haji DPR RI.

 "Seperti data yang disampaikan, jamaah kita ini besarnya hampir sama dengan penduduk negara Brunei. Mereka mayoritas lulusan SD, tua, perempuan, baru pertama ke luar negeri, dan 98% itu baru pertama haji atau umroh. Dengan karakteristik seperti itu kita memerlukan sebuah kota yang punya kemampuan melayani yang maksimal,” jelas Fahri.

"Dan itu yang bekerja adalah diplomasi tingkat negara," tandasnya.

Timwas Pelaksanaan Haji DPR RI terdiri dari pimpinan DPR dan beberapa komisi akan berada di tanah suci hingga 15 Agustus 2019 dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak dari Kemenag, Kemenlu dan jajarannya.

Timwas akan memotret penyelenggaraan haji secara lebih komprehensif dan memberikan masukan langsung di lapangan maupun evaluasi menyeluruh selepas musim haji berakhir.***

wwwwww