Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Nasional
16 jam yang lalu
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
2
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
Nasional
17 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
3
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
Nasional
16 jam yang lalu
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
4
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Kabar Bertuah
12 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
5
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Hukum
18 jam yang lalu
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pemprov Sumbar Sudah Pecat 9 PNS yang Terlibat Korupsi

Pemprov Sumbar Sudah Pecat 9 PNS yang Terlibat Korupsi
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Yulitar.
Rabu, 08 Mei 2019 17:05 WIB
PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memecat dengan tidak hormat sembilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat korupsi. Mereka diberhentikan terhitung 27 Desember 2018.

“Kita mengikuti intruksi dari pusat, semua ASN yang terlibat korupsi yang sudah memiliki keputusan hukum tetap harus dipecat,”sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Yulitar, Rabu (8/5/2019) seperti dikutip dari TopSatu.com.

Dikatakannya, pemecatan tidak hormat itu memang diawali dari Mendagri juga diketahui sudah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tentang pemecatan PNS koruptor. Paling lambat semua pegawai koruptor sudah dipecat pada 30 Desember 2018.

Kemudian surat itu diperpanjang menjadi Februari 2019, dan terakhir kembali diperpanjang pada April 2019.

Belakangan Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN tentang percepatan pemecatan PNS yang telah terbukti korupsi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun meminta para kepala daerah segera melaksanakan SKB itu. ***

Editor:arie rh
Kategori:GoNews Group, Cendekia, Balai Kota, Binawidya, Kulim
wwwwww