Ketua DPR Setuju Ide Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa

Meski demikian kata Bamsoet, pemindahan ibu kota negara tersebut harus dilakukan dengan kajian matang dan tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang matang. Terutama agar tidak membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat," ujar Bamsoet usai menghadiri buka puasa di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

"Dalam diskusi kecil sambil menunggu Azan Magrib bersama Wapres, Ketua MPR, Ketua DPD dan saya sebagai Ketua DPR, Presiden menjelaskan dibutuhkan paling sedikit luas lahan 40.000 hektar untuk ibu kota negara yang baru," tandasnya.

Bahkan kata Bamsoet, Presiden menyampaikan sudah ada lahan milik negara di tiga daerah dengan luas 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar yang siap dibangun. Intinya membangun kota baru dan pusat pemerintahan di lokasi yang tidak jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif sebelumnya. "Semua nanti, kata presiden akan dikerjakan oleh BUMN dan swasta sehingga tidak membebani APBN,” jelas Bamsoet.

"Sehingga kita tidak perlu membangun bandara baru, kalau wilayahnya di pinggir pantai tidak perlu bangun pelabuhan baru. Dari hasil kajian Bappenas, dana yang dibutuhkan total kira-kira Rp 480 triliun,” tambah Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, hasil kajian pemindahan ibu kota negara yang telah dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan dibahas secara mendalam dalam rapat kerja dengan berbagai komisi di DPR RI.

"Rabu, 8 Mei 2019 nanti DPR RI akan kembali membuka masa persidangan. Rencana pemindahan ibu kota negara harus dibahas secara komprehensif dalam rapat kerja pemerintah dengan komisi terkait di DPR RI, agar tidak ada yang terlewatkan. Sehingga kita bisa saling mengoreksi dan memberikan masukan. Selain itu juga berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota, yang saat ini dimiliki oleh Jakarta. Jika jadi dipindah, undang-undang tersebut tentu akan mengalami penyesuaian terhadap daerah baru yang dijadikan ibu kota negara," jelas Bamsoet.

Bagi Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, keseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara patut diberikan apresiasi. Ini membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin pertumbuhan pembangunan hanya dipusatkan di Pulau Jawa saja.

"Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta sudah sering diwacanakan di berbagai era pemerintahan sebelumnya. Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo kembali menunjukan komitmen pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Salah satunya melalui pemindahan ibu kota negara," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini berharap, Indonesia tidak hanya meniru berbagai negara dalam memindahkan ibu kotanya. Tetapi, Indonesia harus menjadi contoh baru bagi negara lainnya yang ingin memindahkan ibu kota.

"Berbagai negara seperti Malaysia, Brazil, Amerika, Australia punya kesuksesan masing-masing dalam memindahkan ibu kota negara. Begitupun dengan Indonesia, jika nanti jadi memindahkan ibu kota negara, harus ada nilai-nilai penting yang kita berikan kepada dunia sebagai teladan," papar Bamsoet.

Turut hadir antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.***