'Nationalist Economic Populisme' Kembali Ditegaskan Prabowo di Penghujung Kampanye

JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto kembali mengulang-menegaskan narasi politiknya soal kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri dalam gelaran Debat Kelima Pilpres 2019, Sabtu (13/04/2019).

"Kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini-dan sudah berjalan lama, berada dalam arah yang salah. Arah ini kalau diteruskan tidak akan memungkinkan membawa kesejahteraan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia," kata Prabowo saat menyampainkan visi-misinya soal Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan dan Industri.

Menurut Prabowo, Indonesia telah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa yang dalam Undang-Undang Dasar 1945, "sangat jelas rancang bangun ekonomi kita, sangat jelas bahwa kita tidak bisa membiarkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri,".

Kenyataan hari ini-dan diakui oleh pemerintah sekarang, kata Prabowo, "kekayaan nasional Indonesia mengalir ke luar negeri; Lebih banyak uang milik warga negara Indonesia di luar negeri,".

Kemudian, Prabowo melanjutkan, telah terjadi deindustrialisasi di Indonesia. Sementara di saat yang sama, negara-negara lain terus menggenjot industrialisasi mereka.

"Bangsa Indonesia tidak produksi apa-apa, kita hanya bisa menerima bahan produksi dari bangsa-bangsa lain. Ini harus kita rubah!" seru Prabowo.

"Prabowo-Sandi mempunyai strategi untuk merubah," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Prabowo mengatakan, "Kami menilai bangsa ini sekarang menyimpang dari filosofi kemudian tidak punya strategi Pembangunan,".

Diketahui, Prabowo kerap menggunakan narasi soal kekayaan nasional yang tak tinggal di dalam negeri ini sebagai jualan politiknya. Hal ini, bahkan berlangsung sejak Ia menjadi Capres pada Pilpres 2014, silam.

Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menyebut, narasi yang diulang-ulang oleh Prabowo tersebut merupakan narasi nationalist economic populisme yang dibangun Prabowo untuk menarik atau mempertahankan suara pemilihnya.

"Prabowo sepertinya ingin menegaskan bahwa sumber daya alam kita terus menerus diekspolitasi oleh sebagian elit, sementara kesejahteraan masyarakat tidak banyak peningkatan," kata Nyarwi kepada GoNews Grup, Jumat (05/04/2019) lalu.

Narasi yang dibangun berdasarkan basis dan sentimen kebangsaan serta kesenjangan (kelas) ekonomi di masyarakat itu, dalam catatan GoNews, nyaris menjadikan Prabowo menang dalam Pilpres 2014 silam.

Selisih perolehan suara Prabowo dengan Jokowi kala itu, hanya sebanyak 8.421.389 suara dari total suara sah nasional sebanyak 133.574.277 suara. Adapun jumlah DPT kala itu sebanyak, 190.307.134 pemilih. Artinya, sebanyak 56.732.857 gabungan suara tidak sah dan golput lebih besar dari selisih suara Prabowo Vs Jokowi.***