Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Nasional
7 jam yang lalu
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
2
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
Nasional
8 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
3
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
Nasional
7 jam yang lalu
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
4
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Hukum
9 jam yang lalu
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
5
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Kabar Bertuah
3 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Home  /  Berita  /  GoNews Group

MUI: Fatwa Bernada Haram Golput Sudah Ada Sejak 2009

MUI: Fatwa Bernada Haram Golput Sudah Ada Sejak 2009
Senin, 01 April 2019 15:44 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua Umum MUI bidang Fatwa, Prof Dr. Huzaimah T. Yanggo menegaskan, bahwa fatwa yang bernada haram hukumnya untuk Golput atau tidak menentukan pilihan sudah ada sejak 2009.

"Ini tidak ada kaitannya dengan pencalonan Kiai Ma'ruf Amien karena fatwa ini sudah ada sejak tahun 2009 ketika pertemuan ulama di Pandang Panjang," ujarnya saat diskusi empat pilar dengan tema 'Efektifitas Fatwa Haram Golput Tingkatkan Partisipasi Pemilih? di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/4).

Selain itu, Huzaimah menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan haram hukumnya untuk golput.

"Yang ada pada point lima dalam fatwa 2009 itu siapa yang tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat sebagai pemimpin maka haram hukumnya tidak memilih pemimpin tersebut," jelasnya.

Karena sebagai umat Islam, Huzaimah menyebutkan, wajib hukumnya untuk memilih pemimpin. "Karena berkaitan dengan kemaslahatan umat," jelasnya.

Untuk syarat sendiri, kata Huzaimah, pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat Sidiq atau terpercaya, Amanah, Tabligh atau menerima aspirasi.

"Fathanah atau memiliki kemampuan untuk memimpin," tuturnya.***

wwwwww