Soal Ancaman OPM, Pemerintah Disarankan Pakai Pendekatan Humanis Jangan Asal Perang Saja

JAKARTA - Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Kertopati mengungkapkan dalam menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM), pemerintah dan aparat harus memiliki pola penanganan dengan pendekatan humanis dan hukum.

Hal ini disampaikan Susaningtyas terkait dengan seruan perang dilontarkan OPM kepada TNI.

Menurutnya, kinerja intelijen lebih dikedepankan sehingga tidak lagi lakukan hal yang bisa meninggalkan trauma bagi rakyat Papua seperti pendekatan militeristik yang frontal.

"Pendekatan kesejahteraan saja tidak cukup. Harus ada suatu langkah pendekatan budaya yang masif agar rakyat Papua dapat menerima semangat persatuan kesatuan NKRI dengan legowo," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima GoNews.co, Jumat (30/3/2018).

Mantan Anggota DPR ini menilai, masih adanya OTK yang melakukan penembakan di Timika mengindikasikan jika OPM masih ada.

"Maka strategi untuk menghadapi OPM dapat dilakukan melalui pendekatan ke MSG. Tidak saja MSG, maka Indonesia dapat merangkul negara-negara kecil lainnya yang tergabung ke dalam Polynesian Leaders Group dan Pacific Islands Forum," ujar Nuning.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak takut dengan ultimatum perang yang dikeluarkan oleh Gerakan Separatis Operasi Papua Merdeka (OPM).

Ryamizard menekankan kekuatan militer Indonesia lebih kuat dibandingkan kekuatan militer OPM.

"Mereka (OPM) ajak perang? Ya perang aja. Orang ajak perang masa makan soto sih," kelakar Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyebut ultimatum perang ini merupakan tugas TNI karena sudah mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pokoknya kalau keselamatan bangsa kemudian kedaulatan rakyat, keutuhan bangsa terganggu itu urusan tentara," kata Ryamizard.

Lebih lanjut, Ryamizard percaya diri TNI dapat menanggulangi ancaman ini dengan mudah. Ia yakin dengan kekuatan militer TNI yang berjumlah setidaknya 800 ribu personel aktif bisa melumpuhkan kekuatan OPM dengan mudah.

"Mereka (OPM), mah, kecil. Malu sama veteran kalau saya tidak berani," ujar Ryamizard sambil menjentikkan jari.

Diketahui, pada 27 Februari 2018, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, mengunggah video yang berisikan ultimatum perang di akun resminya. Adapun salah satu tuntutan TPNPB adalah agar PT Freeport dan seluruh perusahaan asing ditutup.

"Perang jangan berhenti, perang harus tanpa intervensi internasional di Papua. Ultimatum perang, saya sudah umumkan. Tujuan, kami ingin perang lawan TNI, Polri sudah tecantum dalam aturan TPN," kata Kepala Staf Operasi Komando Nasional TPNPB, G.Lekkagak Telenggen dalam video.***