Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Nasional
20 jam yang lalu
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
2
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
Nasional
21 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
3
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
Nasional
20 jam yang lalu
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
4
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Kabar Bertuah
16 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
5
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Hukum
22 jam yang lalu
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Home  /  Berita  /  GoNews Group
Transportasi Online

Cecep Handoko: Penolakan Permenhub 108/2017 Sama Sekali Tak Beralasan

Cecep Handoko: Penolakan Permenhub 108/2017 Sama Sekali Tak Beralasan
Ilutrasi transportasi online. (istimewa)
Kamis, 22 Maret 2018 23:18 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) Cecep Handoko menyatakan, penolakan terhadap Permenhub 108/2017 tentang Penyelenggaraan "Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek" sama sekali tidak beralasan.

Karena kata dia, pada saat pembuatan Permenhub 108/2017 dilakukan bersama-sama dengan semua pihak, transportasi konvensional, transportasi online dan juga pemerintah.

"Jadi aneh jika tiba-tiba ada pihak yang mengaku mewakili seluruh driver online membantah aturan itu," kata Cecep di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Ia juga mempertanyakan sikap PDIP yang tidak konsisten dalam mengawal pemerintahan Jokowi. Sebab Permenhub itu kata dia, dikeluarkan oleh Menhub yang notabene bagian dari pemerintahan Jokowi.

"Bisa juga soal PDIP yang tidak menjalankan sila ke-5 dari Pancasila karena berat terhadap salah satu pihak yakni driver online sementara abai terhadap eksistensi supir transportasi konvensional yang sudah ada sejak dulu," kata dia.

"Apalagi legislator itu dari partai pendukung penguasa, harusnya faham bagaimana mengawal kebijakan pemerintah tanpa harus menimbulkan kegaduhan," imbuh Cecep.

Disamping itu, ia juga menyayangkan sikap aplikator yang dengan semena-mena terhadap driver online.

"Berapa potensi kerugian kredit kendaraan karena aplikator semena- mena putus mitra, dan kenapa bukan itu yang diperjuangkan? Berapa potensi pajak yang digelapkan karena cara aplikator yang proses bisnisnya cheating," ungkap Cecep.

"Kenapa mereka (Aliando) tidak membela ribuan supir yang putus mitra dengan aplikator? Padahal itu yang menyebabkan mereka demo karena tidak bisa mengikuti aturan pemerintah," kata Cecep.

Ia juga menambahkan, bila ada legislator yang berpendapat bahwa Permenhub 108/2017 cacad secara hukum, seharusnya menyarankan kepada pengemudi yang tergabung dalam Aliando untuk melakukan perlawanan ke MA.

"Kecuali pergerakan para pengemudi yang tergabung dalam Aliando selama ini memang sudah ditunggangi kepentingan politik pihak-pihak tertentu," pungkasnya. ***

wwwwww