Desak Menteri ESDM Jelaskan Alokasi Daya Listrik, DPR: Karena Harusnya Tanpa Biaya

JAKARTA - Soal alokasi daya listrik, DPR RI mendesak Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan secara detail. Apalagi permasalahan listrik tersebut sedang kaji tersebut agar tidak membingungkan masyarakat.

Sebab, perubahan alokasi daya itu akan membebani bagi masyarakat.

"Secara otomatis akan menaikkan biaya pembayaran listrik setiap bulannya, ini kan memberatkan masyarakat. Alokasi penambahan dan pembebasan konsumsi daya listrik itu sebenarnya tidak dikenai biaya," ujar anggota Komisi VII DPR dari Fraksi NasDem, M. Kurtubi dalam dialektika demokrasi ‘Penyederhanaan Listrik: Manfaat Atau Mudharat ?” bersama anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Jadi kata Kurtubi, sebenarnya konsumsi listrik terus meningkat, dan agar lebih produktif dan mencerdaskan, maka Menteri Jonan haru benar-benar menjelaskan dan menyampaikan ke msayarakat.

Apalagi kata dia, ke depan kebutuhan listrik makin tinggi. Sehingga untuk meningkatkan produktifitas kerja, industri, dan menuju negara maju, maka dibutuhkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

"Alokasi daya itu sendiri untuk memberi kebebasan kepada masyarakat untuk konsumsi daya listrik, dan pemerintah mendorong investasi industri untuk meningkatkan lapangan kerja," paparnya.

"Jadi, alokasi daya itu tanpa biaya. Ini kebijakan bagus menuju negara maju untuk konsumsi listrik yang produktif dan mencerdaskan," katanya.

Sementara itu, menurut Eni Maulana Saragih, alokasi daya listrik ini tidak membebani masyarakat, maka Menteri ESDM harus menjelaskan.

"Harus dong, kenapa kebijakan ini mendadak? Padahal, yang dibutuhkan adalah listrik murah," tandas Eni.

Menurut Eni, saat ini masih 18 juta rakyat yang masih membutuhkan subsidi listrik (900 VA), dan sebanyak 2.500 desa yang belum menikmati listrik. "Jadi, sebaiknya dana alokasi daya listrik dialokasikan untuk subsidi dan desa yang belum ada listriknya,” ungkapnya.

Tapi, kalau alokasi daya itu untuk mobil dan kompor listrik kata Eni, maka pemerintah harus mengkaji terlebih dulu dan menyiapkan infrastrukturnya dengan baik. "Mobil listrik itu mahal, dan kompor listrik harus disiapkan infrastrukturnya," pungkasnya.***