Wapres Jusuf Kalla Menilai, Densus Anti Korupsi Tak Perlu Dibentuk, Ini Alasannya

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak rencana Polri untuk membentuk Detasemen Khusus (Densus) Tindak PidanaKorupsi (Tipikor).

Sebab saat ini Indonesia sudah memiliki banyak institusi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan kepala daerah.

Wapres JK mengatakan, setidaknya ada enam institusi yang melakukan pengawasan. Sehingga, dia menilai, terlalu berlebihan bila ada rencana menambah satu lembaga lagi untuk mengawasi penggunaan uang negara.

"Pemerintah itu, birokrasi itu, itu sudah diawasi 6 institusi. 6 Institusi mengawasi ini semua. Ada inspektorat, diawasi BPKP, diawasi BPK, polisi aktif juga mengawasi. Kejaksaan juga memeriksa. KPK juga periksa. Jadi jangan berlebihan juga," katanya di Grand Sahid, Jakarta, Rabu (18/10).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, terlalu banyak institusi pengawasan tidak baik untuk pembangunan. Karena pada akhirnya malah membuat kepala daerah ketakutan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam pembangunan serta penggunaan anggaran.

"Karena berlebihan nanti, pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja. Tapi tentu korupsi harus ditanggulangi. Tapi jangan kita berpikir, ini pengawasan harus terus menerus, akhirnya ketakutan. Nanti negara terlambat jalannya," ujarnya.

Wapres JK mengatakan, Indonesia akan menjadi negara dengan institusi pemeriksa birokrasi terbanyak jika Densus Tipikor dibentuk.

"Karena ada 6 institusi yang memeriksa birokrasi, 6. Mungkin dari seluruh negara, ini Indonesia yang terbanyak. Kalau tambah lagi 1, akhirnya apapun geraknya, bisa salah juga," tutupnya.***