Kunker ke BPN Sulut, Komite 1 DPD RI Tegaskan Jangan Main-main dengan Tanah Rakyat

JAKARTA - Banyaknya keluhan warga terkait sengketa tanah di Sulawesi Utara (Sulut) mengharuskan Pemerintah Daerah (Pemda) tak boleh menutup mata, hal itu sebagaimana disampaikan Komite 1 Dewan Parwakilan Rakyat (DPD) Republik Indonesia (RI) saat kunjungan kerja (Kunker), Selasa (17/10/2017).

Kedatangan rombongan Komite 1 ini dipimpin langsung Benny Rhamdani, Wakil Ketua Komite 1 yang juga bertindak selaku ketua rombongan.

Banyak hal yang dibahas, dalam Kunker yang membahas terkait pengawasan atas pelaksanaan Reforma Agraria terkait redistribusi lahan dan legalisasi aset di kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, tersebut.

Rhamdani memberikan kritik pedasnya dan menyampaikan kontemplasi bagi stakeholder yang berurusan atas tanah agar tidak bersikap mendzolimi rakyat.

"Banyak hal dan persoalan yang sudah kami catat, sesuai dengan yang disampaikan aktivis LSM, para pegiat demokrasi pejuang kepentingan rakyat, warga yang tanahnya dirampok," tukasnya.

"Semua ini akan kami tindaklanjuti ke instansi terkait di Jakarta, akan kita upayakan merumuskan dan membentuk Pansus yang konsen mengurusi sengketa tanah di Republik ini. Ingat, jangan main-main dengan tanah, karena kita meninggal nanti akan kembali ke tanah," tegas Brani begitu Rhamdani akrab disapa.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasioal (BPN) Sulawesi Utara tersebut, Kakanwil BPN Sulut Fredy Kolintama berkomitmen untuk mewujudkan apa yang menjadi aspirasi, masukan dan keluhan dari warga Sulut yang terlibat dalam sengketa tanah. ***