Forum Parlemn Dunia Sepakati Deklarasi Bali

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration menyepakati Deklarasi Bali sebanyak 17 poin.

Adapun, poin-poin tersebut tercantum dalam Bali Delcaration 2017 yang terdiri dari tiga isu utama. Ketiga isu tersebut yakni tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satupun yang tertinggal (leave no one behind), pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim (SDGs & Climate Action),  serta upaya menjaga perdamaian (Ending Violence, Sustaining Peace).

Dijelaskan, Parlemen Dunia menekankan pentingnya perdamaian dalam pembangunan inklusif dan berkeadilan. 

Sebab, tanpa perdamaian, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai. Karena itu, secara khusus Deklarasi Bali memuat soal penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Meski demikian, India tidak sependapat dengan poin deklarasi yang menyangkut Rohingya tersebut.

"Kita sudah sepakati bersama. Sudah masuk dalam suatu Bali Declaration dari 50 parlemen yang hadir disini, kecuali India," kata Fadli Zon usai menutup World Parliamentary Forum yang berlangsung pada 06-07 September 2017 di BNDCC,  Bali, sebagaimana diterima wartawan parlemen di Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Menurut politikus Partai Gerindra itu, Forum Parlemen Dunia menghargai sikap India. Menurutnya,  perbedaan dalam forum merupakan hal yang lumrah dan bagian dari dinamika sebuah forum. Terlebih lagi,  dalam sebuah forum parlemen, pasti para delegasi mempunyai sikap masing-masing.

"Tentu kita hargai sikap itu, karena pilihan-pilihan politik atau perspektif setiap negara bisa berbeda dalam memandang masalah. Selain India, parlemen Myanmar yang sebenarnya paling berkepentingan menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Rakhine namun absen dalam pertemuan kali ini," ujarnya.

Presiden GOPAC ini menegaskan, bahwa, Deklarasi Bali akan dibawa sekaligus diadopsi di negara masing-masing, khususnya di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. 

“Tak sebatas itu, Deklarasi Bali yang dilahirkan dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development akan dibawa dalam Majelis Parlemen ASEAN di Manila, 15 September 2017 mendatang,” imbau Fadli Zon. ***