Komisi XI DPR Dorong Percepatan Pembangunan Infratuktur Mentawai Sumbar

JAKARTA - Berdasarkan data indikator makro ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain. Komisi XI mendorong dan mengajak Bank Indonesia, Kementerian Keuangan serta Bappenas untuk bersama-sama memikirkan untuk pembangunan infrastruktur Mentawai.

"Mudah-mudahan dengan pembangunan infrastruktur Mentawai bisa cepat masuk ke daerah yang modern tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahannya," ungkap Ketua Tim Kunspek Komisi XI  DPR Marwan Cik Asan dalam pertemuan dengan Bank Indonesia, Bappenas, kementerian Keuangan di padang, Sumatera Barat, Selasa (22/08/2017).

Politisi dari Fraksi Demokrat menambahkan, kunci dari pembangunan adalah infrastruktur jalan. "Jalan darat Trans Mentawai sepanjang 360km dibutuhkan anggaran setidaknya 3,8 triliun untuk progres yang sangat signifikan" katanya.

Bank Indonesia sebuah lembaga negara punya resources yang cukup besar baik dari sisi anggaran maupun dari sisi potensi sumber daya manusia.

"Kehadiran BI di daerah tidak hanya sekedar untuk mengendalikan membantu pemerintahan daerah dan mengendalikan inflasi tapi diharapkan BI bisa memberikan input yang strategis bagi pemerintah daerah agar bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur mentawai," ungkap Marwan.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan telah ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan untuk percepatan pembangunan Mentawai baik di tingkat provinsi maupun pusat.

Bahkan data hasil belasan kali kunjungan langsung ke Mentawai berupa beberapa buku telah dilaporkan ke pemerintah pusat. "Harapan kami dengan kunjungan Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat membantu langkah dalam percepatan pembangunan Mentawai," katanya.

Komitmen DPR sebagai wakil rakyat mewakili rakyat seluruh Indonesia salah satunya Kabupaten Mentawai akan memperjuangkan ini segera bisa terealisasi, tutup Marwan. ***