Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Nasional
10 jam yang lalu
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
2
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
Nasional
11 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
3
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
Nasional
11 jam yang lalu
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
4
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Kabar Bertuah
6 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
5
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Hukum
13 jam yang lalu
Polda Riau Sita 10 Kg Sabu di Pekanbaru, Pengedar Jaringan Internasional Diringkus
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Soal Isu PKI, Boni Hargens: Jangan Berpolitik Berdasarkan Ilusi

Soal Isu PKI, Boni Hargens: Jangan Berpolitik Berdasarkan Ilusi
Pengamat politik Boni Hargens. (istimewa)
Rabu, 02 Agustus 2017 12:21 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pengamat Politik Boni Hargens mengecam Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyatakan PDI Perjuangan sama dengan PKI. Menurut Boni, pernyataan tersebut tidak rasional dan tidak berdasarkan fakta.

"Jangan berpolitik berdasarkan ilusi. Berpolitik harus cerdas, rasional dan berdasarkan fakta. PKI itu sudah tidak ada. Memainkan isu PKI, itu mengada-ada," ujar Boni Hargens di Jakarta, Rabu (02/08/2017).

Boni menegaskan bahwa PKI sudah dilarang melalui Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Dalam ketentuan tersebut, diatur dengan jelas tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang, serta larangan terhadap paham Marxisme.

"Jadi, jelas PKI sudah tidak ada dan semua partai wajib menjunjung tinggi dasar ideologi negara, Pancasila," tandas dia.

Menurut Boni, elite-elite politik seharusnya mengedepankan politik yang santun, rasional dan berdasarkan fakta. Tidak perlu mendiskreditkan lawan politik dengan ilusi-ilusi yang bisa mengancam nilai-nilai demokrasi.

"Mengumbar ilusi-ilusi yang tak berdasarkan juga menjadi contok buruk bagi perkembangan demokrasi," tutur dia.

Lebih lanjut, Boni menilai sudah sepantasnya Arief Poyuono menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDIP. Menurut dia, permohonan secara tertulis merupakan langkah berada bagi penyebar ilusi-ilusi.

"Sudah seharusnya dia minta maaf. PDIP adalah partai nasionalis yang menjunjung tinggi Pancasila, menghargai nilai-nilai demokrasi dan sudah memberikan sumbangsih besar bagi bangsa dan negara termasuk melahirkan pemimpin bangsa yang Pancasilais," pungkas dia.

Meskipun, Boni mengakui permintaan maaf Arief tidak menghilangkan isu PKI yang sudah dihembuskan secara masif oleh pihak-pihak lawan politik PDIP dan Presiden Joko Widodo. Boni pun berharap agar permainan ilusi kontor seperti itu segera dihentikan agar wajah demokrasi Indonesia semakin beradab dan rasional.

"Ini bukan saja perkara Arief. Silahkan Arief dimaafkan, tapi masih banyak di luar sana yang menebar fitnah dengan isu PKI dan sebagainya. Intinya, hentikan permainan ilusi kotor macam ini," tegas Boni.

Sebagaimana diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebutkan bahwa PDIP wajar disamakan dengan PKI. Dia menyampaikan hal ini menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Prabowo mempunyai ambisi menjadi presiden dengan mengkritik angka presidential threshold 20 persen sebagai lelucon politik.

"Nah biasanya sifat PKI itu anti-kritik dan melanggar Konstitusi. Bahwa wajar PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia karena sering membuat lawak politik dan menipu rakyat," ujar Arief Poyouno dalam keterangan persnya, Senin (31/7/2017). ***

wwwwww