Ketua KIB Menilai Wajar Sekjen MPR Dapat Nilai Buruk, Kok Bisa...?

JAKARTA - Ketua Koordinator Indonesia Bersih (KIB) Adhie Masardi menyatakan, wajar, Sekjen MPR memperoleh nilai buruk dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Meskipun penilaian Kemenpan RB tidak bisa sepenuhnya menjadi acuan, tapi pimpinan Kesekjenan harus mawas diri. Instropeksi kenapa bisa dapat nilai rendah, ada apa, harus musti gimana? Itu harus dievaluasi, tidak boleh diam dan duduk anteng, karena ini merupakan teguran, atau semacam kritikan," kata Adhie, Rabu (2/8/2017), di Jakarta.

"Bahasa kasarnya tau diri, setelah ada sentilan seperti ini apa kira-kira yang salah, dan setelah ketemu inti permasalahannya ya segera perbaiki, kalau sudah tau tapi ndableg atau diam saja, itu namanya memang enggak niat kerja," tandas mantan Jubir era Presiden Gus Dur ini.

Adhie menilai, salah satu faktor buruknya penilaian terhadap kinerja Sekjen MPR dapat dilihat dari pola perencanaan dan pelaksanaan Sosialisasi 4 pilar dilakukan pimpinan MPR.

"Selama ini kan kesannya pimpinan MPR Sosialisasi 4 pilar masih individual dan tak terjadwal dengan baik sehingga yang harusnya membutuhkan sosialisasi justru tidak dapat," kata Adhie dalam keterangannya, Rabu (2/8/2017).

Malah, lanjutnya, terkesan Pimpinan MPR bekerja sendiri dengan beberapa penyelenggara atau EO, sehingga fungsi dorongan dan keterlibatan Sekjen MPR tidak berjalan baik.

"Seharusnya kan disusun jadwalnya, target sosialisasi juga harus jelas, jadi tidak terkesan individu, terlepas nanti ada kegiatan request atau permintaan pimpinan, itu kan bisa didiskusikan, disingkronkan dengan jadwal dan skejul yang ada," ujar mantan Jubir Presiden era Gus Dur ini.

Lebih lanjut, ia mengingatkan, kesuksesan program di kelembagaan seperti MPR tergantung dari kinerja teamwork (kerjasama tim) Kesekjenan itu sendiri. Maka itu, sepatutnya menempatkan orang-orang yang bekerja dengan baik, kreatif, dan memiliki leadership (kepemimpinan), bukan justru mengkondisikan mereka terpinggirkan.

"Memang hampir semua lembaga tidak hanya MPR, malahan orang-orang yang tak bisa kerja justru duduk sebagai pimimpinan, inilah yang harus dievaluasi kembali, jadi tidak bisa sembarangan. Bagus atau tidaknya dalam organisasi atau lembaga sekelas MPR juga harus dipimpin oleh orang yang benar-benar paham, mengerti, serta punya leadership tinggi," tuntasnya. ***