Setelah Dana Haji, Pemerintah Berencana Gunakan Sedekah Biayai Pembangunan

JAKARTA - Belum reda pro-kontra tentang rencana pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, kini muncul pula wacana pemerintah mengelola sedekah dermawan untuk membiayai pembangunan.

Lewat skema ini, pemerintah mengharapkan dan memastikan program pembangunan berkelanjutan bisa selesai tahun 2030.

Dikutip dari merdeka.com, Selasa 1 Agustus 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P. S. Brodjonegoro, mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Aturan ini akan ditandatangani pada 2 Agustus 2017 nanti.

''Kehadiran filantropi ini diharapkan bisa menutup apabila terjadi hambatan. Kalau pemerintah tidak ada hambatan, filantropi ini justru bisa mempercepat,'' kata Bambang di Jakarta.

Dia mengatakan, banyak kegiatan yang dilakukan oleh filantropi, misalnua kegiatan sosial atau skema pembiayaan wirausaha. Filantropi yang disasar tak hanya terkait dengan orang kaya, tetapi juga organisasi yang biasa.

''Tapi, mereka bisa memobilisasi dana masyarakat dan memberi kontribusi di dalam pembangunan,'' kata mantan menteri keuangan itu.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini merupakan komitmen pemerintah untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGS) yang telah disepakati secara global seluruh negara anggota PBB pada September 2015.

TPB/SDGs bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta melaksanakan pembangunan yang inklusif dengan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup masyarakat. ***