Zulkifli Hasan: Pemimpin Harusnya Jadi Pelayan Masyarakat

BANDUNG - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan turut prihatin dengan isu kebangsaan, yang terus berlangsung sejak akhir 2016 hingga awal 2017. Keprihatinan itu muncul, karena adanya kelompok yang berpendirian, bukan golongannya, berarti bukan teman. Mereka yang bukan teman bisa dimusuhi dan diperangi. Meskipun masih satu bangsa dan negara, Indonesia.

Pengelompokan-pengelompokan yang memicu pertikaian, itu menurut Zulkifli muncul seiring semakin rapuhnya semangat kebangsaan. Dan semakin besarnya kesenjangan, baik antara pusat daerah, jawa non jawa, serta barat dan timur.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI dihadapan peserta Rakernas Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI). Acara tersebut berlangsung di masjid Al Furqpn Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Jawa Barat, Sabtu (14/1).

Kesenjangan yang terjadi di Indonesia, itu kata Zulkifli tampak begitu kasat mata. Antara lain, pada bidang penguasaan lahan, penguasaan sumber daya alam, hingga aktivitas impor yang sudah mencakup seluruh kebutuhan hidup. Mulai dari padi, bawang, jagung, kedele hingga garam.

"Petani kita tak punya lahan, dan pekerjaan, mereka juga tak memiliki keterampilan dan pengetahuan, ketika lapar, menjadi sangat gampang disusupi untuk melakukan tindakan anarkisme", kata Zulkifli menambahkan.

Selain karena alasan kesenjangan, kata Zulkifli perilaku pejabat negara yang tidak mencerminkan Pancasila, menambah rumit persoalan kebangsaan.

Mereka adalah para pejabat yang lupa dengan tujuannya menjadi pemimpin. Sehingga menjadikan jabatannya sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Lupa pada sumpahnya yang harus menjadi pelayan masyarakat. (rls)