Ditolak Oleh IDI, Kata Dede Yusuf, Perppu Kebiri Bisa Ditolak DPR

JAKARTA- Tarik ulur soal hukum kebiri bagi pemerkosa terus berlanjut, apalagi setelah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri yang tertuang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Penolakan IDI tersebut bukanya tanpa alasan, karena bagi mereka hukum kebiri tersebut bertolak belakang atau dianggap melanggar kode etik profesi dokter.

Sementara itu Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, mengaku akan menghormati kode etik yang dipegang teguh oleh IDI. Sebab jika seorang dokter menyalahi kode etik, mereka bisa dianggap melakukan malpraktik.

"Mereka sangat teguh kode etik kedokteran. Otomatis mereka sudah terikat dengan sumpah. Pemerintah harus bisa menjawab, apakah nantinya pelaksana hukuman itu dari tenaga medis atau tenaga non medis?," ujarnya di Jakarta (Jumat, 10/6/2016).

Apalagi kata Dede Yusuf, sebelumnya Menteri Kesehatan berpendapat seorang dokter tidak boleh merusak atau mengubah hormon seseorang dari laki-laki ke perempuan ataupun sebaliknya. ?Karenanya Perppu kebiri bisa saja menjadi polemik jika Perppu Kebiri diajukan sebagai UU.

?"Pemerintah harus mempersiapkan jawaban. Atau Perppu bisa ditolak ke DPR. Pemerintah harus bisa beri penjelasan siapa yang lakukan (kebiri). Apa dokter, atau lapas, atau jaksa," pungkasnya. ***