Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
Nasional
10 jam yang lalu
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
2
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
Nasional
12 jam yang lalu
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
3
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
Nasional
12 jam yang lalu
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
4
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Nasional
11 jam yang lalu
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
5
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
Nasional
9 jam yang lalu
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
6
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Nasional
9 jam yang lalu
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Hukum Jadi Alat Kekuasaan, La Nyalla Dikorbankan

Hukum Jadi Alat Kekuasaan, La Nyalla Dikorbankan
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. (istimewa)
Rabu, 01 Juni 2016 20:07 WIB
JAKARTA- Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur dinilai telah berbuat sewenang-wenang terhadap Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mataliti. Pasalnya, meski La Nyalla sudah menang dalam pra peradilan, Korps Adiyaksa itu tetap memaksakan mengeluarkan Sprindik baru dan kembali menetapkan La Nyalla sebagai tersangka.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengaku heran dengan proses peradilan terhadap kasus La Nyalla itu. Keheranannya itu karena dia menilai saat ini hukum sudah dijadikan alat kekuasaan.

"Saya juga heran, sistem hukum kita sekarang mengarah kemana. Ini menjadi alat kekuasaan, saya rasa sudah tidak benar. Ini sudah menginjak prinsip keadilan dan kemanusiaan. Tidak ada lagi hukum yang ditegakan, ini suatu preseden yang sangat buruk di Indonesia," sesalnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Anak buah Prabowo Subianto ini menilai ada pihak-pihak yang berusaha mempolitisasi kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Kadin Jatim untuk membeli saham perdana Bank Jatim dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dana hibah Kadin Jatim dari Pemprov Jatim periode 2011 hingga 2014 itu.

"Saya rasa bisa saja begitu. Karena dia kan ketua umum PSSI yang terpilih oleh prosedur dan mekanisme yang benar. Kenapa kok pemerintah tidak mau mengakui itu," pungkasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.co
Kategori:GoNews Group, Warga Bertuah, Cendekia
wwwwww