Demo 16 BEM di DPRA, Azhari Cage: Ada Indikasi 15 SKPA Bermain Politik

BANDA ACEH - Tak cukup di Polda, mahasiswa tergabung dalam GAMA (Gerakan Aktivis Mahasiswa Aceh) melanjutkan aksi terkait Pilkada di depan Gedung DPR Aceh, Senin (4/4/2016). Di DPRA, mahasiswa hanya bertemu Wakil Ketua Komisi I Azhari Cage, karena pimpinan dewan sedang rapat dengan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang ikut Gubernur Zaini Abdullah alias abu Doto ke Aceh Tenggara beberapa hari lalu.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa meminta pimpinan DPRA menemui mereka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat jelang Pilkada Aceh.

Mereka mengecam para kandidat yang menggunakan fasilitas negara dalam melakukan publikasi sebagai peserta Pilkada. Selain itu para demonstran menanyakan tentang bendera dan lambang Aceh yang belum dikibarkan berdampingan dengan bendera Indonesia.

Usai berorasi sekitar 15 menit, Azhari Cage, Wakil Ketua Komisi I DPRA yang membidangi hukum, politik dan pemerintahan menjumpai puluhan mahasiswa. Dia menyampaikan pimpinan DPRA sedang menggelar rapat dengan sejumlah kepala SKPA yang ikut bersama Gubernur Zaini dalam kunjungan ke Aceh Tenggara beberapa hari yang lalu.

"Pimpinan sedang menggelar rapat dengan 15 kepala SKPA untuk meminta keterangan tentang kunjungan bersama Gubernur ke Kutacane, karena kunjungan tersebut ada indikasi dukungan kepada Zaini sebagai bakal calon gubernur 2017," kata Azhari Cage di depan mahasiswa.

Dalam hal ini, Azhari mengatakan pihak DPRA akan terus mengawasi jika terdapat indikasi dukungan para PNS di SKPA dengan memfasilitasi dan memberi dukungan terhadap calon gubernur pada Pilkada 2017 mendatang.

"DPRA sepakat dengan adek-adek mahasiswa. Kami tidak akan diam dan terus bekerja menjaga kaedah-kaedah yang berlaku," tegasnya.

Terkait masalah bendera Aceh yag belum dikibarkan, Azhari mengatakan qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah tuntas di lembaga DPRA, namun pemerintah Aceh yang belum memberi izin untuk mengibarkan bendera tersebut.

"Qanun tentang bendera dan lambang sudah tuntas sejak 2013, namun mengenai pengibarannya ini ranahnya eksekutif. Kita selalu mendesak pemerintah pusat dan Aceh untuk segera menuntaskannya," ungkap politisi Partai Aceh (PA) ini. (rhd)