Rakor Proyek Strategis Sumbar 2016, Gubernur Sumbar Naik Pitam, Ini penyebabnya

PADANG - Gubernur Sumbar H. Irwan Prayitno, memarahi pejabat SKPD dan pejabat vertikal pusat yang ada di Sumbar dalam rapat koordinasi Percepatan Proyek Strategis Sumbar 2016, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Kamis (25/2/2016).

Gubernur menyebutkan, ia bahkan mengancam kepala SKPD dan pejabat vertikal pusat yang ada di Sumbar untuk dipindahkan atau diberhentikan kepada menteri terkait di Jakarta, bila melakukan proyek-proyek pembangunan tanpa adanya koordinasi, apalagi proyeknya mendapat masalah.

"Saya akan surati dan minta Menteri terkait yang merupakan atasan langsung pejabat vertikal yang punya kantor dan melakukan pembangunan di Sumbar," tegas Gubernur Irwan Prayitno.

Ini bukan tanpa alasan, tapi ada aturan yang memperbolehkan gubernur melakukan hal ini. Alasannya, gubernur adalah perpanjangan tangan penerintah pusat di daerah dan sekaligus tangan kanan presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di daerah.

Juga, sambung Irwan, hal ini dilakukan, agar semua yang melakukan kegiatan proyek pembangunan bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dengan gubernur. Ia tak ingin terjadi kejadian di 2015 lalu, dimana karena proyek APBN terkendala di Sumbar, ia kena semprot Menteri PU dan Perumahan Rakyat.

Padahal dalam pelaksanaan proyek, sama sekali gubernur tak diberitahu dan itu kemudian terkendala. "Ini namanya mentang-mentang, pekerjaan proyek tak dikoordinasikan dengan gubernur, dan ketika terkendala, gubernur yang dimarahi," kata Irwan Prayitno meninggi.

Rakor ini sendiri diikuti seluruh SKPD Sumbar, instansi vertikal, seperti PT KAI Divre Sumbar, Balai Sungai Wilayah V dan Balai Jalan dan Jembatan. (***)