Kurtubi Minta Pembahasan Cost Recovery Jangan di Banggar Tetapi di Komsi VII, Kenapa?

JAKARTA- Pakar perminyakan sekaligus anggota DPR RI, Komisi VII meminta kepada SKK Migas dan KKKS, untuk membahas cost recovery di Komisi VII, bukan di Badan Anggaran.

"Pembahasan cost recovery jangan di banggar, karena di banggar, selalu ada tawar menawar, kami minta di Komsi VII, karena kami yang tahu secara teknis," papar Kurtubi, kepada legislatif.co, Senin (22/2/2016).

Selain itu, kata Kurtubi, negara juga tidak punya kontrol untuk mengawasi cost recovery tersebut. "Kita hanya percaya kepada akuntan publik," ujarnya.

Kemudian, Kurtubi juga mengatakan banyak persoalan di industri migas diantaranya yang paling penting adalah, perizinan, fiskal, dan kepastian hukum.

"Seperti PPn penghantaran gas dan kepastian hukum kita prihatin dengan bio remediasi," kata Kurtubi.

Iya juga mengaku kaget dengan jumlah perizinan yang diurus perusahaan Total, sebanyak 341 perizinan dari 17 instansi, berbeda dengan laporan yang ia terima dari instansi lain sebelumnya.

"Ini luar biasa, tolong dirinci, kemudian siapa yang bapak hubungi untuk izin tersebut, apakah bapak bupati atau siapa," tegasnya ***