Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
Nasional
10 jam yang lalu
IHSG Turun 46,58 Poin ke Zona Merah, Nilai Transaksi Siang Ini Capai Rp6,45 Triliun
2
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
Nasional
10 jam yang lalu
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
3
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
12 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
11 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
5
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
12 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
6
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Rumbai
5 jam yang lalu
Pelajar Tewas Terlibat Kecelakaan di Rumbai, DPRD Pekanbaru Desak Evaluasi Genangan Jalan Yos Sudarso
Home  /  Berita  /  Balai Kota

Gawat... Kepala BKN Ragukan Kemampuan Negara Biayai Seluruh PNS Jika Honorer K2 Diangkat

Gawat... Kepala BKN Ragukan Kemampuan Negara Biayai Seluruh PNS Jika Honorer K2 Diangkat
ilustrasi
Jum'at, 02 Oktober 2015 21:15 WIB
Penulis: .
JAKARTA, GOSUMBAR.COM - Jika pemerintah jadi mengangkat honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS, anggaran negara dipastikan akan mengalami pembengkakan.

Mau tahu berapa? Untuk membayar gaji 440 ribu honorer K2 itu, dana yang harus disiapkan adalah Rp24 triliun.

Tahun depan pemerintah harus mengalokasikan anggaran 6 miliar rupiah untuk honorer K2 tahap pertama. 2017, bertambah menjadi 12 miliar, tahun ketiga (2018) naik lagi menjadi 18 miliar, dan tahun keempat juga naik," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Kantor KemenPAN-RB, Jumat (2/10).

Setelah 2019, dan seterusnya beban APBN bertambah karena masuknya 440 ribu honorer K2. Bima meragukan kemampuan APBN untuk membiayai seluruh PNS yang saat ini belanja aparatur sudah menyentuh Rp300 triliun lebih.

"Pendapatan negara saat ini sedang seret. Kalau dipaksakan akan membahayakan negara juga," ucapnya.?

Diakui Bima Haria, pemerintah cukup sulit mengambil kebijakan penanganan K2 ini. Mengingat pendapatan negara tidak stabil.

Di sisi lain, ada kebijakan politis antara pemerintah dan DPR yang harus dilaksanakan. ***

Sumber:riaupos.co
Kategori:Balai Kota
wwwwww