Revolusi Mental Perlu Diwujudkan Lewat Kebijakan Kearifan Lokal

PADANG - Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu diwujudkan dengan kebijakan yang berbasis kearifan lokal. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan penghayatan nilai-nilai agama, dan ketaatan terhadap hukum, ketaatan terhadap sistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatkan rasa malu jika ada pejabat yang korupsi. Demikian diungkapkan Aldri Frinaldi, Dosen Ilmu Administrasi Negara dari UNP saat diskusi terbuka Gerakan Mahasiswa Peduli Pancasila (GMPP), Senin (28/12/2015).

"Nilai-nilai revolusi mental yang harus ditanamkan kepada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa melalui konsepsi Trisakti yang telah dicetuskan oleh Soekarno," kata Aldri Frinaldi.

Menurutnya, degradasinya moral bangsa, lemahnya kepatuhan terhadap hukum, memudarnya nilai adat istiadat yang tercermin dalam setiap kebiasaan warga masyarakat Indonesia. Tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal. Untuk itu norma positif di masyarakat yang bersumber dari budaya lokal perlu ditingkatkan dalam muatan lokal kurikulum sekolah.

Menyinggung reformasi birokrasi, Aldri pesimis sistem manajemen pemerintahan yang baik (good governance) tidak akan berhasil. Sebab lanjutnya, tanpa perubahan perilaku dan mindset para pejabat publik yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan bangsa ini, good governance hanya seperti angan-angan.

Revolusi mental tidak semudah mengatakannya, karena menyangkut manusia dengan kebiasaannya dan pola pikir serta perilakunya dengan permasalahan yang kompleks. Karena menyangkut keseluruhan permasalahan dari pengetahuan, budaya, moral, hukum, adat istiadat.

Aldri mengingatkan, strategi menanamkan nilai-nilai revolusi mental kepada mahasiswa harus dilakukan secara sistematis, logis, dialogis, dan interaktif. (agb)