Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Diusulkan Jadi Calon Wapres, Yusril Serahkan Keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto
Nasional
10 jam yang lalu
Diusulkan Jadi Calon Wapres, Yusril Serahkan Keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto
2
Sisa APBN Rp945 Triliun Tersedia hingga Akhir Tahun, Kemenkeu Tegaskan Bukan untuk Dibagi-bagi
Nasional
16 jam yang lalu
Sisa APBN Rp945 Triliun Tersedia hingga Akhir Tahun, Kemenkeu Tegaskan Bukan untuk Dibagi-bagi
3
Mengaku Dipukul dan Dicubit Dada oleh Oknum Guru di Pekanbaru, Dua Siswa SD Ini Sampai Harus Visum
Kabar Bertuah
3 jam yang lalu
Mengaku Dipukul dan Dicubit Dada oleh Oknum Guru di Pekanbaru, Dua Siswa SD Ini Sampai Harus Visum
Home  /  Berita  /  Parlemen

Jelang Pilkada Serentak, Bawaslu Sumbar Temukan Ratusan Pelanggaran Administrasi

Jelang Pilkada Serentak, Bawaslu Sumbar Temukan Ratusan Pelanggaran Administrasi
Tim kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
Jum'at, 27 November 2015 19:08 WIB
Penulis: jontra
PADANG, GOSUMBAR.COM - Hingga hari ini, Jumat 27 November 2015, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar menemukan sebanyak 126 pelanggaran pelaksanaan kampanye.

"Kalkulasi dari 126 pelanggaran itu, 113 diantaranya adalah berupa temuan, sedangkan 13 lainnya berupa laporan," ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar, Elly Yanti pada gosumbar

Elly menyebutkan dari banyak pelanggaran tersebut, belum ditemukan pelanggaran pidana.  Pelanggaran yang terjadi masih berupa pelanggaran administrasi dengan pelaku tim sukses dari pasangan calon.

Jenis dari pelanggaran kampanye itu diantaranya pemasangan alat peraga kampanye di daerah terlarang serta tidak mendapat izin kampanye, ujar Elly Yanti

Dikatakan juga, dari 113 temuan pelanggaran, lebih dari 70 persennya merupakan hasil temuan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten dan kota.

"Khusus kita di Bawaslu hanya menemukan 33 pelanggaran, Panwaslu lah yang paling banyak menemukan, bahkan sampai 90 pelanggaran," bebernya.

Elly juga menuturkan, sebanyak 126 pelanggaran itu telah di proses Bawaslu Sumbar dan akan dilanjutkan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sejauh ini hasil evaluasi dari Bawaslu, laporan dari masyarakat masih tergolong rendah. Padahal kami berharap sekali adanya partisipasi aktif dari masyarakat, tandasnya. (**)

wwwwww