Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Belanja Daerah Pekanbaru 2027 Diproyeksikan Rp3,044 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Diutamakan
Balai Kota
19 jam yang lalu
Belanja Daerah Pekanbaru 2027 Diproyeksikan Rp3,044 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Diutamakan
2
Dinas PUPR PKPP Riau Turunkan Tim Cek Drainase Jalan HR Soebrantas Pekanbaru Usai Rumah Warga Terendam
Kabar Bertuah
5 jam yang lalu
Dinas PUPR PKPP Riau Turunkan Tim Cek Drainase Jalan HR Soebrantas Pekanbaru Usai Rumah Warga Terendam
3
Satlantas Polresta Pekanbaru Tilang 13 Truk Pelanggar Jam Operasional di Jalan HR Soebrantas
Kabar Bertuah
7 jam yang lalu
Satlantas Polresta Pekanbaru Tilang 13 Truk Pelanggar Jam Operasional di Jalan HR Soebrantas
4
Hujan Deras Guyur Pekanbaru Semalaman, Jalan HR Soebrantas Terendam Banjir dan Macet Panjang
Kabar Bertuah
8 jam yang lalu
Hujan Deras Guyur Pekanbaru Semalaman, Jalan HR Soebrantas Terendam Banjir dan Macet Panjang
Home  /  Berita  /  Nasional

Giliran Tiga Petinggi Kementerian ATR/BPN Diperiksa KPK Terkait Pusaran Kasus HGB Summarecon

Giliran Tiga Petinggi Kementerian ATR/BPN Diperiksa KPK Terkait Pusaran Kasus HGB Summarecon
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo.
Kamis, 19 November 2026 16:02 WIB

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan peran tiga pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) serta Hak Guna Usaha (HGU). Pendalaman dilakukan lewat pemeriksaan terhadap ketiga pejabat tersebut sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan kementerian itu.

Ketiga saksi yang dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026) yakni Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Muh Rizal, serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya.

"Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen. Kemudian saksi MRZ dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Direktur. Sedangkan untuk saksi VEJ, didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB," urai Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Budi menuturkan, tim penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak swasta, R Eko Yufri Krismawan Nugroho. Namun, yang bersangkutan tidak hadir sehingga penyidik menjadwalkan ulang pemanggilannya.

Pengusutan kasus ini diawali kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Senin (14/9/2026), yang mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek. Dari rangkaian operasi tersebut, penyidik mengamankan barang bukti elektronik (BBE) beserta uang tunai sekitar Rp106,3 miliar.

Uang tunai tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah yang terdiri atas Rp31,86 miliar, 2.611.500 Dolar Amerika Serikat, 1.974.500 Dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Penyidik turut menyita uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah mengantongi kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan langsung menahan mereka di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak Selasa (15/9/2026). Para tersangka meliputi Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Lampri, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi, serta lima pihak swasta yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini berawal dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian tanah tersebut diduga masih bersengketa dengan pemilik maupun ahli waris sebelumnya yang memegang SHM hingga berujung gugatan ke PTUN Bandung atas sembilan SHGB Summarecon.

Kantah Bogor mengundang ahli waris untuk mediasi yang diikuti pencabutan gugatan di PTUN Bandung serta pengajuan blokir atas SHGB Summarecon. Dalam perkembangannya, Sontang diduga enggan membuka blokir dan melakukan pemecahan HGB tanpa arahan atasan, sehingga perantara pihak Summarecon, Yaser bersama Rizal mendekati Erwin agar membantu berkomunikasi dengan Sontang.

Awal Agustus 2026, Sontang melalui Erwin diduga meminta imbalan dengan kode "dua" sejumlah Rp2 miliar, tetapi pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar lantaran diduga masih ada pihak lain yang memperoleh jatah perantara. Uang Rp1,5 miliar tersebut diduga diserahkan Adrianto Pitojo melalui Yaser dan Rizal kepada Erwin, Kamis (27/8/2026), yang kemudian diteruskan Erwin sebesar Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan.

Selain suap pengurusan HGB Summarecon, KPK menemukan dugaan gratifikasi terkait mutasi-promosi jabatan serta pelayanan pertanahan lainnya, termasuk dugaan pemberian uang pengurusan HGB oleh PT Bela Parahiyangan Investindo kepada Erwin sebesar Rp2,1 miliar yang disetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif. Penyidik juga menemukan dugaan penerimaan Rp8 miliar oleh Lampri bersama Arif dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri, serta setoran tunai Rp10 miliar pada mutasi rekening Arif, Senin (7/9/2026) yang masih didalami asal-usul maupun alirannya. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:rmol.id
Kategori:Nasional
wwwwww