Pemerintah Siap Hapus Kuota Impor, Produk Lokal Diminta Lebih Tangguh

JAKARTA – Rencana pemerintah menghapus sistem kuota impor untuk sejumlah komoditas menimbulkan perdebatan publik. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai bisa membuka akses bahan baku lebih luas bagi industri, namun di sisi lain muncul kekhawatiran terhadap nasib produk dalam negeri.

Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai bahwa langkah ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat produk lokal, asal disertai kebijakan pendukung yang tepat.

"Ketimbang mengandalkan perlindungan lewat kuota atau tarif, lebih baik pemerintah memberikan insentif langsung seperti subsidi riset, teknologi, dan pajak yang lebih ringan," kata Ronny, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, cara ini jauh lebih efisien dan tidak menekan konsumen dengan harga tinggi seperti yang biasa terjadi ketika tarif impor dinaikkan.

Kuota Tidak Lagi Efektif?

Ronny mengungkapkan bahwa sistem kuota selama ini belum terbukti memberikan perlindungan maksimal bagi industri nasional.
"Kuota sering kali justru dimanfaatkan pihak tertentu, bukan benar-benar untuk mendukung produsen lokal," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan bagi pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produknya secara berkelanjutan.

"Pemerintah harus hadir melalui riset, pelatihan, dan dukungan infrastruktur agar produk lokal benar-benar siap bersaing," tambahnya.

Optimalisasi Sentra Produksi Daerah

Dari sisi distribusi pangan, Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, mendorong adanya perbaikan tata kelola produksi nasional. Ia menilai bahwa potensi daerah belum dioptimalkan secara maksimal.

"Kita punya Brebes untuk bawang, NTB untuk sapi, Sulawesi untuk cabai. Tinggal bagaimana memaksimalkan dan mendistribusikannya secara merata," ujarnya.

Reynaldi juga meminta pemerintah memastikan bahwa penghapusan kuota tidak memunculkan dominasi impor oleh segelintir pelaku usaha.
"Impor harus dibuka lebih adil dan transparan. Jangan sampai hanya dimonopoli pihak tertentu," tegasnya.

Pemerintah Ingin Hapus Perantara Impor

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan bahwa rencana penghapusan kuota ini untuk memotong rantai perizinan impor yang selama ini rawan disalahgunakan.

"Kalau industri butuh daging impor, ya langsung saja industri itu yang ajukan ke pemerintah. Tidak perlu lagi lewat pihak ketiga yang memegang kuota," ujar Sudaryono.

Ia menegaskan, praktik jual-beli kuota selama ini justru membuat harga bahan baku semakin mahal hingga ke tangan konsumen akhir.

"Dengan sistem terbuka, industri lebih efisien, transparan, dan harga bisa ditekan," tutupnya.***