KPK Telusuri Dugaan Manipulasi Keuangan di PT Pupuk Indonesia

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan manipulasi laporan keuangan PT Pupuk Indonesia yang disebut-sebut berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,3 triliun. Informasi awal telah dikantongi, namun proses masih berada di tahap penelaahan laporan masyarakat.

"Kita sudah dapat beberapa info," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat ditemui di Gedung ACLC C1 KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Fitroh menyampaikan, informasi tersebut saat ini tengah dikaji Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Ia menegaskan, KPK akan menyampaikan perkembangan kepada publik setelah proses telaah selesai dan ada dasar hukum untuk naik ke tahap berikutnya.

"Masih diproses di Dumas. Nanti akan kita sampaikan ke masyarakat," ujarnya.

Desakan agar KPK segera menaikkan laporan ini ke tahap penyelidikan datang dari akademisi dan masyarakat sipil. Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga, I Wayan Titib Sulaksana, menyebut keterlibatan BPK menjadi kunci dalam mengungkap potensi kerugian negara.

“Perlu penyelidikan dengan melibatkan BPK untuk audit investigasi. Jika dibiarkan, ada risiko barang bukti dihilangkan,” jelasnya, Jumat (18/4/2025).

Kasus ini pertama kali diungkap Etos Indonesia Institute yang menduga adanya manipulasi laporan keuangan sebesar Rp8,3 triliun. Laporan itu mengungkap adanya kas terbatas sebesar Rp707,87 miliar dan deposito berjangka senilai Rp7,27 triliun yang tidak tercatat dalam neraca.

Direktur Eksekutif Etos Indonesia, Iskandarsyah, bahkan meminta Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia.

"Dugaan ini didukung data. Bukan sekadar asumsi. Kami minta Jampidsus segera turun tangan," tegasnya.

Meski belum ada kepastian kapan kasus ini akan dinaikkan ke tahap penyidikan, KPK memastikan laporan masyarakat tidak akan diabaikan dan tetap ditindaklanjuti sesuai prosedur. ***