Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Polisi Sisir Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam Pekanbaru, Lima Orang Positif Konsumsi Sabu
Kabar Bertuah
24 jam yang lalu
Polisi Sisir Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam Pekanbaru, Lima Orang Positif Konsumsi Sabu
2
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Kabar Bertuah
12 jam yang lalu
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Home  /  Berita  /  Kabar Bertuah

Pegawai Bank di Padang Jadi Tersangka Korupsi KUR, Negara Rugi Rp1,9 Miliar

Pegawai Bank di Padang Jadi Tersangka Korupsi KUR, Negara Rugi Rp1,9 Miliar
Kepala Kejari Padang Aliansyah (tengah) saat menggelar jumpa pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) berinsial DK di Padang, Kamis (17/4). (antara/fathulabdi)
Kamis, 17 April 2025 21:26 WIB

PADANG – Kejaksaan Negeri Padang menetapkan seorang pegawai bank BUMN berinisial DK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penetapan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dalam tahap penyidikan.

“DK resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh tim penyidik pada Kamis (17/4/2025),” ujar Kepala Kejari Padang, Aliansyah, dalam konferensi pers di Padang.

DK yang menjabat sebagai Mantri di salah satu bank milik negara itu diduga menjadi aktor utama dalam penyaluran kredit fiktif selama periode 2022–2023. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3, jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik mengungkap, DK bekerja sama dengan seorang perempuan berinisial UA yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. UA berperan sebagai calo yang merekrut warga dari wilayah Simpang Haru, Padang, untuk dijadikan debitur fiktif.

UA mengumpulkan dokumen pribadi seperti KTP dan KK, lalu menyerahkannya kepada DK. Sebagai petugas bank, DK memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi lapangan dan menilai kelayakan usaha. Namun, bukannya menjalankan prosedur, ia justru meloloskan 51 pengajuan kredit yang tidak sesuai syarat.

“Seluruh data usaha hingga foto lokasi dan izin dibuat secara fiktif dengan persetujuan kedua tersangka,” jelas Aliansyah.

Setelah dana cair—berkisar antara Rp30 juta hingga Rp100 juta per orang—uang tersebut tidak digunakan sesuai tujuan, melainkan dikuasai oleh UA, dan sebagian hasilnya diberikan kepada DK.

Modus kedua tersangka sempat ditutupi dengan membayar cicilan awal secara bertahap. Namun sejak Januari hingga Juli 2024, pembayaran mulai macet dan seluruh pinjaman masuk dalam kategori kolektibilitas 5 atau macet total.

Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp1,9 miliar lebih.

Aliansyah menegaskan bahwa DK tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi sebagai pihak yang menginisiasi dan memuluskan seluruh skema penyimpangan.

“Ini bentuk nyata penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, program KUR sejatinya merupakan inisiatif pemerintah untuk mendorong pembiayaan bagi pelaku UMKM. Namun, kasus ini menunjukkan bagaimana celah di lapangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. (ant)

Editor:Muhammad Rafdinal Adrianto
Kategori:Kabar Bertuah, Binawidya
wwwwww