Wamen Stella Ingatkan Pentingnya Analisis Sebelum Beri Izin Tambang ke Kampus

JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menegaskan bahwa usulan DPR terkait pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi tidak bisa diputuskan secara terburu-buru tanpa kajian yang matang.

"Jadi kajian-kajian yang tepat itu perlu dilakukan, dan ini sekarang sedang dilakukan. Sehingga kalau hemat saya, kita jangan buru-buru menetapkan ini boleh atau tidak boleh," ujar Stella di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (4/2/2025).

Ia mengapresiasi inisiatif DPR untuk mencari sumber pendanaan tambahan bagi perguruan tinggi, namun menekankan bahwa keputusan tersebut harus berbasis pada analisis data yang menyeluruh.

"Kita perlu memikirkan cara yang paling efisien untuk bisa menyalurkan pendanaan tambahan ini," tambahnya.

Menurut Stella, penting juga untuk melihat praktik dari negara lain yang telah berhasil memanfaatkan sumber daya alam untuk mendanai riset dan pendidikan tinggi di bidang sains dan teknologi.

"Karena ada juga best practices dari negara lain menggunakan sumber daya alam untuk pendanaan riset pendidikan tinggi sains dan teknologi. Jadi itu ada dan kita juga lihat bahwa ini adalah sesuatu yang kita perlu," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan perubahan dalam UU Minerba, dengan menambahkan Pasal 51 A ayat (1) yang memungkinkan perguruan tinggi mendapatkan WIUP mineral logam secara prioritas. Pasal 51 A ayat (2) mengatur pertimbangan pemberian WIUP kepada perguruan tinggi, sementara ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP).

Selain perguruan tinggi, Baleg DPR RI juga membuka peluang pemberian WIUPK untuk usaha kecil menengah (UKM) dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. ***