Terjadi 2022, Kejari Pesisir Selatan Tunggu Berkas Perkara OTT Lengkap dari Polres

PAINAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan, Sumatera Barat, masih menunggu kelengkapan berkas perkara operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Bupati Pesisir Selatan pada 2022 dari penyidik Polres setempat.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pesisir Selatan, Abrinaldi, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik Polres Pesisir Selatan karena berkas masih memerlukan pelengkapan baik dari aspek materiil maupun formil.

"Kami membutuhkan keyakinan sebelum menaikkan perkara ini ke pengadilan. Berkas perkara kasus ini berstatus P-19 pada 2022. Setelah itu, dilakukan berita acara koordinasi terakhir pada Maret 2023. Kami terakhir kali mengembalikan berkas tersebut pada waktu itu," kata Abrinaldi di Painan, Jumat (10/1/2025).

Abrinaldi menambahkan, hingga saat ini belum ada lagi koordinasi terbaru dari penyidik Polres terkait perkembangan kelengkapan berkas perkara tersebut. Kejari hanya menunggu penyidik mengembalikan berkas setelah petunjuk dari jaksa dilengkapi.

Kendala pada Proses Penyidikan

Kepala Satuan Reskrim Polres Pesisir Selatan, AKP Muhammad Yogi Biantoro, menyatakan bahwa kasus OTT tersebut masih berada pada tahap penyidikan.

"Kendala utama adalah berkas perkara yang dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilengkapi. Sesuai Pasal 110 ayat (3) KUHAP, setelah berkas dinyatakan P-19, penyidik wajib melaksanakan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk jaksa," ungkap Yogi.

Ia menambahkan, salah satu fokus penyidikan adalah membuktikan adanya kesepakatan atau meeting of mind dalam kasus tersebut. Untuk mempercepat proses hukum, pihaknya terus berupaya melakukan koordinasi intensif dengan kejaksaan.

OTT Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kasus OTT ini terjadi pada 20 April 2022, ketika Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reskrim Polres Pesisir Selatan menangkap tiga ASN dan satu rekanan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat. OTT tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan jaring tangkap ikan senilai Rp237 juta di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Pesisir Selatan.

Penetapan keempat orang tersebut sebagai tersangka diumumkan pada 26 April 2022. Dalam OTT itu, polisi menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp24,5 juta.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf A dan Pasal 5 untuk rekanan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, proses hukum kasus ini masih berlangsung dan menunggu penyelesaian berkas perkara oleh penyidik Polres Pesisir Selatan. (ant)