Walau Dirkrimsus Berganti, Polda Riau Janji Tetap Fokus Tuntaskan Kasus SPPD Fiktif DPRD yang Rugikan Negara Rp130 Miliar Lebih

PEKANBARU – Polda Riau kembali menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau periode 2020-2021. Kasus yang telah merugikan negara hingga Rp130 miliar ini menjadi perhatian utama, dengan langkah tegas yang terus dilakukan meski terjadi pergantian pejabat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

"Tidak ada pengaruhnya meskipun Dirreskrimsus berganti. Sistem kerja kami berbasis sistem, bukan individu. Kasus ini dipastikan segera selesai dengan penetapan tersangka dalam waktu dekat," ujar Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal usai memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) dan pengambilan sumpah jabatan Wakapolda Riau yang baru beserta sejumlah pejabat utama di halaman Mapolda Riau, Kamis (9/1/2025).

Untuk mencegah tersangka melarikan diri, Polda Riau telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi. Kapolda Riau menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat, baik pelaku utama maupun pihak pendukung, akan ditindak tegas.

“Kami memastikan tidak ada celah bagi tersangka untuk kabur atau menghilangkan barang bukti. Semua langkah hukum akan dilakukan dengan tegas dan transparan,” ujar Kapolda Iqbal.

Polda Riau berharap hasil audit dari BPKP dapat diselesaikan pada bulan ini sehingga proses gelar perkara dan penetapan tersangka dapat segera dilakukan. Kapolda Iqbal menegaskan bahwa kasus ini menjadi prioritas utama karena melibatkan kerugian negara yang sangat besar.

"Kami berkomitmen memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kasus ini adalah ujian bagi integritas kami dalam menegakkan keadilan," pungkasnya.

Dirreskrimsus Baru, Strategi Baru

Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan resmi menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Riau menggantikan Kombes Pol Nasriadi. Dalam tugas barunya, Ade berkomitmen mempercepat proses penyelesaian perkara ini dengan langkah strategis dan transparansi kepada publik.

"Kami akan memastikan kasus ini segera tuntas. Pendalaman terus dilakukan, dan langkah-langkah percepatan sedang kami siapkan. Kami juga berjanji memberikan laporan perkembangan secara berkala kepada masyarakat," tegas Ade.

Sebelumnya, Kombes Nasriadi menjelaskan bahwa penyidik masih menunggu hasil audit final kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau. Data sementara menunjukkan kerugian negara mencapai Rp130 miliar, tetapi angka tersebut kemungkinan akan bertambah.

"Kami telah menyerahkan lebih dari 11.000 dokumen perjalanan dinas kepada BPKP untuk proses audit. Setelah hasil final diterima, gelar perkara akan dilakukan di Bareskrim Polri untuk penetapan tersangka," jelas Nasriadi.

Modus Manipulasi Dana SPPD

Kasus ini mencuat setelah ditemukan adanya manipulasi dana perjalanan dinas selama tahun 2020-2021. Modusnya melibatkan dokumen palsu untuk mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya.

- Hotel: Dari 4.744 transaksi menginap, hanya 33 transaksi yang nyata, sementara 4.708 lainnya fiktif.

- Transportasi: Dari 40.015 tiket pesawat yang dicatatkan, hanya 1.911 tiket yang benar-benar digunakan. Sisanya fiktif.

- Pandemi: Banyak perjalanan dinas dicatatkan seolah-olah terjadi meskipun aktivitas dibatasi akibat pandemi Covid-19.

"Modus operandi sangat rapi dengan memanfaatkan dokumen palsu, baik untuk bukti penginapan maupun tiket penerbangan. Ini jelas bentuk manipulasi anggaran yang sistematis," tambah Nasriadi.

Penyitaan Aset dan Pencegahan Pelarian

Dalam pengembangan kasus ini, Polda Riau telah menyita sejumlah aset mewah yang diduga berasal dari aliran dana korupsi. Beberapa aset tersebut meliputi:

- Motor Harley Davidson senilai lebih dari Rp200 juta.

- Empat unit apartemen di Nagoya City Walk, Batam, senilai Rp2,1 miliar.

- Tanah dan homestay di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, senilai Rp2 miliar.

- Sebuah rumah di Jalan Banda Aceh, Pekanbaru.

Selain aset tidak bergerak, penyidik juga menyita barang-barang mewah seperti tas, sepatu, dan sandal bermerek. Total nilai aset yang disita mencapai Rp6,4 miliar. ***