Skandal PT Taspen: KPK Bidik Korporasi dan Aliran Dana Fiktif

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menetapkan sejumlah pihak dan korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari Rp1 triliun.

"Kami tidak menutup kemungkinan menetapkan korporasi sebagai tersangka apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka dalam skema korupsi ini," ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).

Penelusuran dengan Follow the Money

Menurut Asep, KPK akan menggunakan metode *follow the money* untuk melacak aliran dana yang terkait dengan tindak pidana ini. "Metode ini menjadi langkah utama untuk memeriksa aliran uang dan memastikan pengembalian kerugian negara," jelasnya.

Asep menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami setiap transaksi dan aliran dana yang terkait dengan pihak-pihak tertentu. "Jika ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, baik individu maupun korporasi, kami tidak segan menetapkannya sebagai tersangka," tambahnya.

Penahanan Eks Dirut PT Taspen

KPK sebelumnya telah menahan mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius N. S. Kosasih (ANSK), selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan ini dilakukan untuk memperdalam penyidikan terkait dugaan investasi fiktif.

"Kami resmi menahan tersangka ANSK sejak 8 Januari hingga 27 Januari 2025," ujar Asep. Selain itu, KPK juga menetapkan Ekiawan Heri Primaryanto (EHP), mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (PT IIM), sebagai tersangka, meskipun EHP belum hadir dalam pemeriksaan penyidik.

Skema Investasi Fiktif

Kasus ini bermula dari investasi PT Taspen pada Sukuk Ijarah TSP Food II (SIAISA02) yang diterbitkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food (TPSF) Tbk senilai Rp200 miliar pada 2016. Instrumen ini kemudian dinyatakan gagal bayar pada 2018.

Pada 2019, ANSK, yang menjabat Direktur Investasi PT Taspen, memutuskan untuk mengonversi Sukuk bermasalah tersebut menjadi reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola PT IIM. PT Taspen kemudian menempatkan dana sebesar Rp1 triliun dalam reksa dana ini, meskipun melanggar aturan internal perusahaan.

Kerugian Negara dan Pihak yang Diuntungkan

Investasi bermasalah ini merugikan negara sebesar Rp191,64 miliar, ditambah kerugian bunga sebesar Rp28,78 miliar. Sementara itu, sejumlah pihak diduga memperoleh keuntungan, di antaranya:

1. PT Insight Investment Management (PT IIM) sebesar Rp78 miliar
2. PT Valbury Sekuritas Indonesia (PT VSI) sebesar Rp2,2 miliar
3. PT Pacific Sekuritas (PT PS) sebesar Rp102 juta
4. PT Sinar Mas (PT SM) sebesar Rp44 juta

Selain itu, KPK juga mencatat adanya keuntungan yang diterima pihak-pihak yang terafiliasi dengan Antonius Kosasih dan Ekiawan.

KPK Berkomitmen Pulihkan Kerugian Negara

KPK menegaskan bahwa kasus ini akan terus didalami untuk memastikan pemulihan kerugian negara. "Kami akan mengambil langkah tegas terhadap semua pihak yang terlibat," kata Asep menutup keterangannya. ***