DPRD Pasaman Desak Pemkab Tuntaskan Tunda Bayar Rekanan

LUBUK SIKAPING – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, bergerak cepat setelah menerima keluhan dari puluhan kontraktor terkait sisa tagihan proyek yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman hingga tutup buku Desember 2024 lalu.

Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi, menyatakan pihaknya telah memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Inspektorat untuk membahas persoalan tersebut dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Pasaman, Senin (6/1).

“Kami langsung menggelar hearing dengan TAPD dan Inspektorat. Langkah ini diambil usai mendengar keluhan kontraktor terkait tunda bayar yang belum diselesaikan oleh Pemkab Pasaman,” ujar Nelfri, Kamis (9/1).

Target Penyelesaian Awal Februari 2025

Nelfri menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian tunda bayar tersebut agar dapat diselesaikan paling lambat awal Februari 2025.

“Kami sangat prihatin atas beban yang ditanggung rekanan di lapangan. Persoalan ini harus segera diselesaikan demi keberlanjutan kegiatan ekonomi dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta Pemkab Pasaman mendata secara rinci total sisa tunda bayar yang menjadi kewajiban pemerintah, dan melakukan review bersama Inspektorat untuk memastikan tidak ada tunggakan yang terlewat.

“Sekecil apa pun tunggakan itu sangat berarti bagi mereka. Maka, data harus lengkap dan rinci,” tambahnya.

Hingga kini, jumlah total tunda bayar belum dipastikan, namun diperkirakan melebihi Rp30 miliar. DPRD sedang menunggu data resmi dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pasaman untuk membahas teknis penyelesaian.

Solusi: Pergeseran Anggaran dan Dana Transfer

Teknis pembayaran direncanakan melalui pergeseran anggaran pendahuluan perubahan, yang akan dilakukan setelah dana transfer dari pemerintah pusat masuk ke kas daerah.

“Kami akan terus mengawal agar pembayaran segera dilakukan setelah dana transfer masuk,” ungkap Nelfri.

Bupati Pasaman, Sabar AS, menjelaskan bahwa kondisi tunda bayar tidak hanya terjadi di Pasaman, tetapi juga di banyak kabupaten/kota lain di Sumatera Barat dan secara nasional.

“Kondisi keuangan pemerintah pusat yang mengalami defisit juga memengaruhi daerah, karena sebagian besar pendapatan APBD Pasaman bergantung pada transfer pusat dan Dana Bagi Hasil (DBH),” jelas Sabar saat apel perdana ASN, Senin (6/1).

Ia memaparkan, sekitar 90 persen pendapatan Pasaman berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sekitar 10 persen terhadap APBD.

Tertundanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp17 miliar untuk PPPK dan sisa DBH senilai Rp34 miliar dari total Rp52 miliar yang belum diterima dari Pemprov Sumbar menjadi penyebab utama terjadinya tunda bayar. Hingga kini, Pemkab Pasaman baru menerima Rp18 miliar dari DBH tersebut.

“Kondisi ini adalah dampak dari defisit pendapatan nasional yang mencapai Rp400 triliun pada November 2024, yang akhirnya menurunkan kemampuan transfer ke daerah,” ujar Sabar.

Dengan situasi keuangan yang kompleks, Pemkab Pasaman bersama DPRD berupaya menyelesaikan persoalan tunda bayar ini dengan langkah strategis agar dapat segera memberikan kepastian kepada rekanan. (ant)