Pemindahan ASN ke IKN Terganjal Perpres, Data Pegawai Dikaji Ulang

JAKARTA- Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih tertunda karena Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemindahan belum diterbitkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengungkapkan, arahan Presiden menjadi kunci untuk memulai proses ini.

"Kita masih menunggu arahan, karena Perpres pemindahan belum ditandatangani Presiden. Jadi, semuanya masih dalam tahap persiapan," ujar Rini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025) malam.

Rini menjelaskan bahwa penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 48 telah menyebabkan perubahan signifikan dalam perencanaan pemindahan ASN. Desain awal yang sudah dirancang kini harus disesuaikan dengan struktur baru.

"Dulu desainnya untuk 34 kementerian, sekarang jadi 48. Artinya, data pegawai yang sudah kami siapkan perlu diperbarui. Misalnya, pegawai di Kemenkumham mungkin sekarang pindah ke Kementerian HAM atau yang lainnya," jelasnya.

Pendataan ulang ini menjadi prioritas untuk memastikan alokasi pegawai sesuai dengan kebutuhan di setiap kementerian dan instansi baru.

Instruksi untuk Penataan Ulang Pegawai

Rini menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan setiap kementerian untuk segera menyelesaikan penataan ulang pegawai mereka. Langkah ini diperlukan agar proses pemindahan dapat berjalan lebih efektif setelah regulasi diterbitkan.

"Kami sudah meminta masing-masing instansi untuk menata ulang pegawai. Setelah itu selesai, baru kita bisa menentukan instansi mana yang akan berpindah terlebih dahulu," tambah Rini.

Meskipun desain pemindahan telah dirancang, langkah lebih lanjut tetap bergantung pada Perpres. Regulasi ini akan menjadi dasar hukum untuk mengatur tahapan pemindahan ASN ke IKN, termasuk waktu pelaksanaannya.

Pemindahan ASN ke IKN diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan ibu kota baru, tetapi juga mempercepat transformasi birokrasi yang lebih modern dan efisien. ***