Gubernur Sumbar Tegaskan Pengosongan Bangunan di Bantaran Sungai Batang Anai

PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, kembali mengingatkan masyarakat untuk segera mengosongkan bangunan di sepanjang bantaran Sungai Batang Anai. Kawasan tersebut merupakan bagian dari hutan lindung dan tidak diperbolehkan untuk pendirian bangunan.

"Pemerintah Provinsi Sumbar sudah memasang papan imbauan yang menegaskan larangan pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai," ujar Mahyeldi, Senin (6/1/2025).

Namun, hingga saat ini, masih terdapat bangunan tanpa izin yang berdiri di kawasan tersebut meskipun imbauan telah diberikan. Mahyeldi juga melarang pengusaha untuk mendirikan tempat wisata pemandian umum di sekitar aliran sungai.

Imbauan Setelah Bencana Banjir

Larangan dan imbauan pengosongan ini muncul sebagai buntut dari bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan banjir lahar dingin Gunung Marapi dan Gunung Singgalang yang terjadi pada 5 April 2024. Bencana tersebut menghancurkan sejumlah bangunan di sepanjang bantaran Sungai Batang Anai akibat terjangan arus sungai yang meluap.

"Pendirian bangunan di kawasan ini berisiko tinggi, baik bagi masyarakat maupun lingkungan, sehingga tindakan tegas diperlukan untuk menjaga keselamatan dan keberlanjutan kawasan hutan lindung," tegas Mahyeldi.

Ombudsman dan Walhi Soroti Bangunan Liar

Penjabat Sementara (Pjs) Ombudsman Perwakilan Sumbar, Meilisa Fitri Harahap, menyatakan bahwa penyelesaian kasus bangunan liar di bantaran Sungai Batang Anai menjadi salah satu prioritas pada tahun 2025.

"Salah satu kasus yang akan diselesaikan adalah pembongkaran bangunan liar di sepanjang aliran Sungai Batang Anai yang masuk dalam kawasan hutan lindung," ungkap Meilisa.

Menurut laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar, sejumlah bangunan tanpa izin masih berdiri kokoh di area tersebut meskipun Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menegaskan larangan pendirian bangunan karena melanggar ketentuan.

Upaya Penegakan Hukum

Meilisa menambahkan bahwa pembongkaran bangunan liar ini tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga demi melindungi lingkungan dan mencegah bencana serupa di masa depan.

"Pemerintah bersama lembaga terkait akan memastikan bahwa aturan di kawasan hutan lindung ditegakkan. Keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan menjadi prioritas utama," pungkasnya.

Dengan tindakan tegas dari pemerintah dan dukungan lembaga terkait, diharapkan kawasan bantaran Sungai Batang Anai dapat kembali ke fungsi alaminya sebagai bagian dari hutan lindung yang mendukung ekosistem dan mencegah risiko bencana. (ant)