Puluhan Kontraktor Datangi DPRD Pasaman, Tuntut Kepastian Pembayaran Kegiatan 2024 yang Tertunda

LUBUK SIKAPING – Puluhan kontraktor di Kabupaten Pasaman mendatangi gedung DPRD Pasaman pada Senin (6/1/2025) untuk menyampaikan keluhan terkait banyaknya kegiatan fisik tahun anggaran 2024 yang belum dibayarkan hingga tutup buku pada Desember lalu.

Kedatangan para kontraktor ini langsung disambut oleh Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi, bersama Wakil Ketua Harissuddin dan Eka Hariani Sandra, di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pasaman.

Ketua Gapensi Kabupaten Pasaman, Gobi Yusuf, menyampaikan bahwa mereka meminta DPRD memastikan kepada Pemkab Pasaman agar pembayaran tagihan kontraktor bisa direalisasikan pada Januari 2025.

“Sebelumnya, kami sudah mendatangi Sekretaris Daerah untuk menanyakan kondisi keuangan daerah yang menyebabkan tertundanya pembayaran. Setelah itu, kami ke DPRD agar pembayaran ini dipercepat,” ujar Gobi Yusuf.

Menurut Gobi, dampak penundaan pembayaran ini sangat dirasakan oleh rekanan kontraktor.

“Banyak kontraktor memiliki utang di toko bangunan maupun biaya lain yang harus diselesaikan. Namun, sampai akhir tahun 2024, pembayaran tidak terealisasi,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan DPRD untuk memastikan komitmen pemerintah daerah.

“Kalau itu dianggap sebagai utang Pemkab Pasaman, harus ada kejelasan tertulis. Jangan sampai hangus begitu saja,” tegasnya.

Kondisi Keuangan Kontraktor Memburuk

Zur Azwan, salah seorang kontraktor, menjelaskan bahwa kegiatan fisik proyek Pemkab Pasaman telah diselesaikan hingga tahap provisional hand over (PHO) atau serah terima hasil pekerjaan kepada dinas terkait. Namun, pembayaran hingga kini belum dilakukan.

“Kami meminta DPRD memastikan kapan tunda bayar ini akan dibayarkan. Jika memang ada rencana pembayaran, harus diperjelas waktunya,” ujar Zur Azwan.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kontraktor di Pasaman termasuk kategori usaha kecil dan menengah, sehingga kondisi ini memperparah keuangan mereka.

“Banyak dari kami terpaksa mencari dana talangan atau berutang ke toko bangunan untuk menyelesaikan proyek. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” katanya.

Zur Azwan menambahkan bahwa dampak dari penundaan pembayaran ini juga dirasakan masyarakat luas, termasuk tukang, buruh bangunan, dan pelaku usaha penyedia bahan bangunan.

“Efek domino dari penundaan pembayaran ini besar. Mulai dari upah pekerja hingga biaya bahan bangunan belum terbayar. Kami harap Pemda segera menyelesaikan pembayaran pada Januari 2025,” harapnya.

DPRD Pasaman Siap Kawal Penyelesaian

Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi, memastikan bahwa pihaknya akan segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Inspektorat Pemkab Pasaman untuk membahas masalah ini.

“Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan kontraktor. Kami langsung merespons. Laporan tentang kondisi keuangan Pemkab sudah kami terima, dan sore ini akan dijadwalkan pertemuan dengan Pemda,” kata Nelfri.

Ia juga meminta Pemkab mendata secara rinci total dana kegiatan yang tertunda sepanjang 2024.

“Kami akan rumuskan bersama solusi untuk menyelesaikan pembayaran ini, termasuk penggeseran anggaran mendahului perubahan. Mari kita kawal bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya.

Langkah cepat DPRD dan Pemkab Pasaman diharapkan mampu memberikan kejelasan dan solusi bagi kontraktor yang terdampak, sekaligus menjaga stabilitas sektor konstruksi di daerah tersebut. (ant)