Hapus Ambang Batas Capres, MK Ubah Dinamika Politik Nasional
 |
Senin, 06 Januari 2025 08:38 WIB
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *Presidential Threshold* (PT) melalui putusan nomor 62/PUU-XXII/2024, Kamis (2/1/2025). Langkah ini dianggap membawa angin segar bagi partai-partai kecil, sekaligus mengubah dinamika politik nasional secara signifikan.
Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ketentuan ambang batas 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung pasangan calon presiden kini dihapus. “Pengusulan pasangan calon presiden tidak lagi didasarkan pada persentase jumlah kursi DPR atau suara sah secara nasional,” ujar Suhartoyo.
Putusan ini memunculkan peluang baru, khususnya bagi partai kecil yang sebelumnya terkendala aturan tersebut. Namun, perubahan ini juga menjadi tantangan bagi partai-partai besar seperti PDIP dan Golkar, yang selama ini mendominasi peta koalisi nasional.
Menurut pengamat politik Archy Strategy, Radis Hadi, penghapusan PT dapat mengurangi daya tarik partai besar dalam membangun koalisi. “Tanpa aturan ini, semua partai memiliki hak setara untuk mencalonkan kandidat, sehingga koalisi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dominasi partai besar,” katanya, Minggu (5/1/2025).
Saat ini, PDIP memiliki 110 kursi DPR (18,97 persen), diikuti Golkar dengan 102 kursi (17,59 persen). Kedua partai ini sebelumnya memiliki pengaruh besar dalam menentukan pasangan calon presiden melalui koalisi berbasis ambang batas.
Radis menambahkan, keputusan ini dapat membuka ruang demokrasi lebih luas jika dikelola dengan baik. “Dengan bertambahnya calon presiden, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan, sehingga kontrol publik terhadap demokrasi juga meningkat,” ujarnya.
Namun, putusan MK juga menghadapi dissenting opinion dari dua hakim konstitusi, Anwar Usman dan Daniel Yusmic, yang menyebut pemohon gugatan tidak memiliki legal standing.
Keputusan ini menuntut partai besar untuk beradaptasi dalam strategi politik mereka, sementara partai kecil kini memiliki peluang untuk tampil lebih kompetitif. Peta politik Indonesia pun diprediksi akan berubah drastis, dengan lebih banyak kandidat yang dapat mencalonkan diri pada Pemilu mendatang. ***
