Coretax Resmi Beroperasi, Kendala Teknis Warnai Awal Penggunaan

JAKARTA – Sistem inti administrasi perpajakan Coretax resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, peluncuran sistem baru ini diwarnai dengan sejumlah kendala teknis yang membuat beberapa fitur belum dapat diakses wajib pajak.

Direktur P2Humas DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa peluncuran ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 456/2024. Meski Coretax telah resmi beroperasi, proses validasi dan rekonsiliasi data masih dilakukan untuk memastikan sistem berjalan optimal.

“First run Coretax membutuhkan validasi data dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, beberapa fitur masih belum bisa digunakan sepenuhnya,” ujar Dwi pada Minggu (5/1/2025).

Dwi menambahkan, wajib pajak tetap harus menggunakan sistem lama, DJP Online, untuk kewajiban perpajakan tahun pajak sebelum 2025, seperti pelaporan SPT Tahunan PPh 2024. Coretax baru dapat digunakan untuk layanan pajak mulai tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024.

Coretax mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan sebelumnya, seperti pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, dan administrasi wajib pajak lainnya, dalam satu platform yang bisa diakses melalui www.pajak.go.id.

Namun, peluncuran Coretax menuai respons beragam di media sosial. Dalam unggahan Instagram resmi Ditjen Pajak (@ditjenpajakri), beberapa pengguna mengeluhkan masalah teknis yang mereka hadapi saat mencoba mengakses layanan baru ini.

“Kerugian dua hari enggak bisa bikin invoice. Negara tanggung?” tulis @novieay.

“Enggak bisa impersonate. Wakil di perusahaan saya enggak bisa diberi akses. Sistem ini masih perlu banyak perbaikan,” ujar @kelvinyanuar.

Meski demikian, DJP berkomitmen untuk segera menyelesaikan kendala teknis ini agar Coretax dapat memberikan kemudahan dan efisiensi bagi wajib pajak. Sistem ini diharapkan mampu menyederhanakan layanan administrasi perpajakan ke depannya. ***