Bupati Sabar AS Klarifikasi Isu 'Kas Kosong', Kendala Sistemik di Tingkat Nasional

LUBUK SIKAPING – Bupati Pasaman, Sabar AS, angkat bicara terkait isu keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang disebut "kas kosong," menyusul banyaknya tagihan rekanan (kontraktor) yang belum terbayar hingga akhir tahun anggaran 2024. Penjelasan ini disampaikan Sabar AS saat memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Pasaman, Senin (6/1/2025).

Sabar AS mengakui bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasaman, tetapi juga di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), bahkan di tingkat nasional.

"Kondisi ini bukan hal yang unik bagi Pasaman. Kas pemerintah daerah di banyak tempat mengalami kendala serupa, terutama karena keterlambatan transfer dana dari pusat maupun provinsi," ujar Sabar AS.

Ia menjelaskan bahwa sekitar 90 persen sumber pendapatan dan belanja daerah Pasaman berasal dari transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasaman hanya menyumbang sekitar 10 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dampak Defisit Nasional

Sabar AS menyoroti perlambatan ekonomi global sebagai salah satu faktor utama. Pada November 2024, pendapatan nasional mengalami defisit sebesar Rp400 triliun dibandingkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dampak dari defisit nasional ini secara langsung berimbas pada daerah. Karena sebagian besar pendapatan daerah, baik kabupaten maupun kota, bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan provinsi," jelas Sabar.

Bupati juga merinci beberapa kendala spesifik yang memperburuk kondisi keuangan Pemkab Pasaman:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk PPPK: Sebesar Rp17 miliar yang dialokasikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum masuk ke kas daerah.
2. Dana Bagi Hasil (DBH): Dari Rp52 miliar DBH yang seharusnya diterima dari Pemprov Sumbar, baru Rp18 miliar yang ditransfer ke kas Pemkab Pasaman.

"Keterlambatan transfer ini menyebabkan target pendapatan tidak tercapai, sehingga sejumlah tagihan pihak rekanan belum bisa dibayarkan," jelasnya.

Komitmen untuk Penyelesaian

Meski menghadapi tantangan ini, Bupati Sabar AS menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja keras mencari solusi untuk mengatasi permasalahan keuangan tersebut. Ia juga mengajak semua pihak untuk memahami situasi yang terjadi dan tetap optimis dalam menyongsong tahun 2025.

Isu "kas kosong" di Pasaman ini menjadi refleksi atas kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang sangat bergantung pada dinamika ekonomi nasional dan global. (ant)