Ombudsman Sumbar Fokus Tuntaskan Kasus Bangunan Liar di Hutan Lindung Sungai Batang Anai
![]() |
| Penjabat sementara (Pjs) Ombudsman Perwakilan Sumbar Meilisa Fitri Harahap di Padang, Sabtu (4/1/2024). (antara/muhammad zulfikar) |
PADANG – Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus bangunan liar yang berdiri di kawasan hutan lindung sepanjang bantaran Sungai Batang Anai pada 2025.
"Kasus ini menjadi prioritas karena melibatkan pelanggaran izin di kawasan hutan lindung yang harus segera ditangani," ujar Penjabat Sementara (Pjs) Ombudsman Sumbar, Meilisa Fitri Harahap, Sabtu (4/1/2025).
Kasus ini dilaporkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar yang menyoroti keberadaan bangunan-bangunan permanen tanpa izin di sepanjang bantaran Sungai Batang Anai. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelumnya telah menegaskan larangan pendirian bangunan di kawasan tersebut karena melanggar aturan perlindungan hutan.
Menanggapi laporan Walhi, Pemerintah Provinsi Sumbar mengaku telah melakukan sejumlah tahapan menuju pembongkaran paksa. Namun, Ombudsman menduga terdapat unsur maladministrasi, seperti penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum.
"Dalam laporan ini, Walhi melibatkan Gubernur Sumbar dan Bupati Tanah Datar sebagai pihak yang bertanggung jawab," kata Meilisa.
Tanggapan Pemkab Tanah Datar
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, memastikan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di kawasan tersebut. Ia menekankan bahwa wilayah di sekitar Air Terjun Lembah Anai itu masuk dalam kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Namun, Eka mengakui bahwa bangunan liar tersebut telah berdiri sejak lama dan menjadi perhatian serius pihaknya untuk segera ditindaklanjuti.
Hingga 19 Desember 2024, Ombudsman Sumbar telah menyelesaikan 491 laporan dari total 539 berkas yang masuk. Sebanyak 48 laporan lainnya, termasuk kasus bangunan liar di Sungai Batang Anai, ditargetkan rampung pada Triwulan I 2025.
"Sebagian besar laporan yang belum selesai baru masuk di akhir tahun, sehingga membutuhkan waktu untuk proses tindak lanjut," tambah Meilisa.
Ombudsman berharap seluruh pihak terkait dapat bersinergi untuk menyelesaikan kasus ini dengan tetap menjaga kelestarian hutan lindung dan mematuhi regulasi yang berlaku. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Warga Bertuah, Binawidya, Kulim |







