Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Polisi Sisir Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam Pekanbaru, Lima Orang Positif Konsumsi Sabu
Kabar Bertuah
22 jam yang lalu
Polisi Sisir Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam Pekanbaru, Lima Orang Positif Konsumsi Sabu
2
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Kabar Bertuah
11 jam yang lalu
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Home  /  Berita  /  Kulim

Bawaslu Padang Persiapkan Dokumen untuk Sengketa Pilkada di MK

Bawaslu Padang Persiapkan Dokumen untuk Sengketa Pilkada di MK
Kantor Bawaslu Kota Padang. (antara/siti hapsyoo)
Minggu, 05 Januari 2025 09:38 WIB

PADANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang tengah mematangkan persiapan dokumen keterangan tertulis menjelang sidang pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana dijadwalkan pada 7 Januari 2025.

"Kami telah menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, bekerja sama dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Padang, Akhiro Murio, Sabtu (4/1).

Akhiro menjelaskan, penyusunan dokumen dilakukan secara intensif untuk memastikan kelengkapan dan validitas data sesuai dengan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu).
"Kami memastikan semua dokumen terverifikasi dengan baik dan memenuhi persyaratan sebagai pemberi keterangan tertulis di MK," ujarnya.

Bawaslu Kota Padang juga mengintensifkan koordinasi internal untuk menjamin data dan bukti tersusun rapi serta dapat mendukung proses penyelesaian sengketa secara adil dan transparan.
"Kami memantau setiap perkembangan agar seluruh prosedur berjalan sesuai regulasi. Peran Panwascam dan PKD sangat penting untuk memastikan dokumen yang disusun kredibel," tambah Akhiro.

Sengketa Pilkada di MK

Sidang pendahuluan ini menjadi momen penting bagi Bawaslu Kota Padang untuk menunjukkan perannya dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan persiapan maksimal, Bawaslu berharap proses hukum dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil.

Sebelumnya, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang nomor urut tiga, Hendri Septa-Hidayat, mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Berkas permohonan tercatat pada 10 Desember 2024 pukul 15.28 WIB melalui sistem elektronik MK.

Kuasa hukum pemohon terdiri dari Miko Kamal, Yolanda Obelina, dan Evira Apriviarusta, sementara termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang. (ant)

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:Parlemen, Binawidya, Kulim
wwwwww