KPAI Berkoordinasi Usai Polda Sumbar Hentikan Penyelidikan Kasus AM
![]() |
| Anggota KPAI Diyah Puspitarini. (antara/ho-candrika) |
JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengambil langkah koordinasi dengan berbagai lembaga setelah Polda Sumatera Barat memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus kematian AM (13), pelajar SMP asal Kota Padang, Sumatera Barat. Keputusan ini telah memicu perhatian publik dan berbagai organisasi yang fokus pada perlindungan hak asasi manusia.
"Kami telah berkoordinasi dengan LPSK, Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, KontraS, YLBHI, LBH Padang, dan LBH AP Muhammadiyah untuk membahas perkembangan kasus ini," kata anggota KPAI, Diyah Puspitarini, Jumat (3/1/2025).
Polda Sumbar sebelumnya menyatakan bahwa penyelidikan kasus kematian AM akan dihentikan. Namun, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Suharyono menegaskan bahwa kasus tersebut dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru yang signifikan.
Sementara itu, meskipun penyelidikan dihentikan, 18 anggota kepolisian yang melanggar kode etik saat membubarkan aksi tawuran di Jembatan Kuranji, Kota Padang, pada Juni 2024, tetap dijatuhi sanksi oleh pihak kepolisian.
Kronologi Kasus
AM ditemukan tewas mengambang di bawah Jembatan Kuranji pada 9 Juni 2024, bertepatan dengan patroli pengamanan polisi dalam membubarkan aksi tawuran di kawasan tersebut. Kasus ini menjadi sorotan karena sejumlah pihak menduga kematian AM disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Namun, hingga kini belum ada bukti yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan, sehingga Polda Sumbar memutuskan menghentikan kasus tersebut.
Berbagai organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam koordinasi dengan KPAI meminta agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan tetap membuka peluang untuk menemukan keadilan bagi keluarga korban.
"Dugaan adanya kekerasan harus ditelusuri dengan serius. Kami berharap kasus ini tidak berhenti tanpa kejelasan yang dapat diterima publik," ujar salah satu perwakilan dari KontraS.
Kematian AM yang terjadi dalam konteks pembubaran tawuran terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menginginkan penanganan kasus ini dilakukan dengan adil dan akuntabel. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Warga Bertuah, Binawidya, Kulim |








