BSKDN Kemendagri Susun Kajian Penyederhanaan Perizinan, Dorong Ekonomi Daerah Lebih Maju
![]() |
| Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo. (antara/ho-kemendagri) |
JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyiapkan kajian untuk menyederhanakan perizinan usaha di daerah. Langkah ini bertujuan memperkuat ekonomi daerah dengan menciptakan layanan perizinan yang lebih efisien dan inklusif.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, mengungkapkan bahwa kemudahan perizinan memiliki peran penting dalam mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan.
"Kami perlu memberikan strategi kepada Mendagri agar perizinan usaha di daerah dapat lebih baik, sehingga mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi lokal," ujar Yusharto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/1/2025).
Yusharto menjelaskan bahwa perizinan yang kompleks dan memakan waktu menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Situasi ini tidak hanya merugikan investor besar, tetapi juga memberatkan pelaku UMKM yang menjadi pilar utama perekonomian lokal.
"UMKM memerlukan akses perizinan yang lebih mudah agar dapat berkembang dan menciptakan dampak ekonomi yang signifikan," tambahnya.
Kajian yang tengah disusun oleh BSKDN mencakup pemetaan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan di masa depan, sehingga lebih sederhana, cepat, dan efektif.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, BSKDN mendorong penerapan sistem perizinan berbasis digital yang dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik di daerah.
"Sistem digital yang terintegrasi akan mempercepat proses perizinan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah," tegas Yusharto.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk memperbaiki kinerja layanan perizinan di daerah yang masih tertinggal.
"Kita perlu kerja sama semua pihak untuk membangun sistem layanan yang lebih baik, terutama di daerah dengan kinerja perizinan yang masih rendah," katanya.
Menurut Yusharto, penyederhanaan perizinan juga diharapkan dapat mengundang lebih banyak investasi ke daerah, sekaligus membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang. Dengan demikian, daerah memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
"Perizinan yang mudah akan menjadi fondasi utama bagi ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif," pungkasnya. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Kampus |






