Kejati Sumbar Lanjutkan Penyelidikan Dugaan Korupsi Pemanfaatan Hutan di Solok Selatan
![]() |
| Asisten Intelijen Kejati Sumbar Efendri Eka Saputra (antara/fathulabdi) |
Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Efendi Eka Saputra, mengatakan bahwa penyelidikan kasus ini kini kembali aktif. "Penyelidikan sedang kami dalami dengan mengumpulkan bahan dan keterangan sesuai tujuan penyelidikan," ujar Efendi di Padang, Jumat (3/1/2025).
Efendi menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini sempat dihentikan sementara pada 2024 untuk menjaga iklim politik yang kondusif selama Pilkada. Penundaan dilakukan karena salah satu pihak yang diperiksa terkait dengan kontestan Pilkada.
"Setelah Pilkada selesai, penyelidikan kembali kami lanjutkan," tambahnya.
Dugaan Korupsi 650 Hektare Lahan
Kasus ini bermula dari dugaan pemanfaatan lahan hutan negara tanpa izin seluas 650 hektare untuk penanaman sawit. Penyelidikan pertama kali dilakukan pada April 2024, dengan Kejati Sumbar memeriksa sejumlah pihak, termasuk Bupati Solok Selatan dan keluarganya.
"Sejauh ini, kami telah memeriksa sekitar 60 orang untuk mendapatkan kejelasan terkait dugaan tindak pidana tersebut," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, Rasyid.
Menurut Rasyid, Kejati Sumbar terus berupaya menuntaskan penyelidikan ini dengan memastikan setiap langkah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Efendi menambahkan bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari unsur tindak pidana dari peristiwa yang terjadi. "Hasil pemrosesan akan menentukan langkah hukum lebih lanjut," jelasnya.
Pihak Kejati Sumbar memastikan bahwa kasus ini akan ditangani secara transparan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan hutan negara tanpa izin, yang merugikan lingkungan dan keuangan negara. (ant)









