Defisit Anggaran, Pembayaran Kegiatan di Pasaman Barat Ditunda hingga 2025
![]() |
| Sejumlah rekanan dan anggota DPRD Pasaman Barat saat mendatangi kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada Selasa (31/12/2024) malam mempertanyakan berbagai kegiatan pada 2024 yang tidak bisa dibayarkan. (antara/altas maulana). |
Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Pasaman Barat, Jon Hendri, menyebutkan bahwa kegiatan senilai Rp2,4 miliar di DPRD, termasuk perjalanan dinas, reses, kerja sama media, dan belanja sekretariat, tidak dapat dicairkan meskipun telah selesai dilaksanakan. "Kelengkapan pencairan telah sampai ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), tetapi dana tidak dapat dicairkan," ujar Jon di Simpang Empat, Jumat (3/1/2025).
Selain DPRD, penundaan pembayaran juga terjadi di Dinas Pendidikan dengan total Rp29 miliar, termasuk kegiatan fisik dan pengawasan senilai Rp12 miliar. Dana DAK untuk sektor pendidikan sebesar Rp200 juta juga termasuk dalam daftar yang tidak dapat dicairkan.
Di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan sejumlah OPD lainnya, puluhan miliar kegiatan belum terbayar. Ketua Komisi 1 DPRD Pasaman Barat, Adriwilza, mengonfirmasi situasi tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil instansi terkait untuk mencari solusi atas permasalahan ini.
Penyebab Penundaan dan Langkah Pemkab
Kepala BKAD Pasaman Barat, Maibonni, menjelaskan bahwa realisasi penerimaan daerah tidak mencapai target, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. "Ini berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan modal," jelasnya.
Kegiatan yang belum terbayarkan akan dicatat sebagai utang belanja dalam laporan keuangan masing-masing OPD. Pemkab berencana melakukan pergeseran anggaran pada Maret 2025 untuk menyelesaikan pembayaran tersebut.
"Penundaan ini bukan berarti kegiatan diabaikan, tetapi langkah administratif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah," tambah Maibonni.
Ia juga menyebutkan bahwa kondisi serupa sering terjadi di tahun-tahun anggaran sebelumnya meskipun dengan skala yang bervariasi. "Ini mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang harus menyesuaikan antara target penerimaan dan realisasi pendapatan," katanya.
Pemkab Pasaman Barat berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban belanja pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meminimalkan kejadian serupa di masa mendatang.
"Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah prioritas kami agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," tegas Maibonni.
Dengan langkah ini, Pemkab optimistis seluruh kewajiban dapat terpenuhi tanpa mengurangi semangat untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Balai Kota, Binawidya, Riau |









