MK Terima 63 Perkara Pilkada 2024, Mayoritas Sengketa Pemilihan Bupati
![]() |
Mayoritas perkara yang diterima MK berasal dari pemilihan calon bupati dan wakil bupati dengan total 45 perkara. Sementara itu, 18 perkara lainnya terkait pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota. Hingga saat ini, belum ada perkara yang masuk untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Perkara Berpotensi Bertambah
Jumlah perkara ini diperkirakan akan terus bertambah karena pendaftaran permohonan sengketa hasil Pilkada masih dibuka hingga 18 Desember 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Jadwal Sidang dan Tahapan Penanganan Perkara Proses sidang sengketa akan melalui beberapa tahap. Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap:
- Tahap pertama: 24-31 Desember 2024
- Tahap kedua: 9-14 Januari 2025
Selanjutnya, agenda pemeriksaan persidangan akan dilakukan untuk mendengarkan jawaban dari pihak termohon serta keterangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tahap ini dijadwalkan berlangsung mulai 31 Desember 2024 hingga 30 Januari 2025.
Putusan dan Tahapan Lanjutan
Berdasarkan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2024, putusan sidang akan diumumkan setelah rapat permusyawaratan hakim. Jadwal pengucapan putusan adalah sebagai berikut:
- Tahap pertama: 30-31 Januari 2025
- Tahap kedua: 12-13 Februari 2025
Apabila ditemukan putusan sela, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan lanjutan pada 3-25 Februari 2025. Tahap final atau pengucapan ketetapan akhir dijadwalkan pada 24-26 Februari 2025 dan 7-11 Maret 2025.
Proses penanganan perkara ini menjadi perhatian publik, mengingat Pilkada Serentak 2024 melibatkan banyak daerah dengan dinamika politik yang kompleks. MK diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan transparan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | kompas.com |
| Kategori | : | Kampus |










