Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
Nasional
20 jam yang lalu
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
2
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
Nasional
22 jam yang lalu
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
3
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
Nasional
22 jam yang lalu
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
4
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
Nasional
19 jam yang lalu
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
5
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Nasional
22 jam yang lalu
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
6
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Nasional
20 jam yang lalu
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Home  /  Berita  /  Parlemen

Usul Jabatan Gubernur Dihapus, PKS Ingatkan Cak Imin Soal Otonomi Daerah

Usul Jabatan Gubernur Dihapus, PKS Ingatkan Cak Imin Soal Otonomi Daerah
Anggota Komisi II DPR fraksi PKS, Mardani Ali Sera. (Foto: Istimewa)
Selasa, 31 Januari 2023 21:35 WIB

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal jabatan gubernur dihapus harus dilakukan kajian secara mendalam. Sebab, pihaknya sudah memiliki desain otonomi daerah.

"Pandangannya harus integral membahas utuh tentang otonomi daerah. Jangan hapus gubernur jangan kita sudah punya desain otonomi daerah," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Dia mencontohkan, di DKI Jakarta dan Jawa Tengah dianggap berhasil karena kinerja gubernur. Sebab, koordinasi antara kabupaten/kota berkoordinasi dengan baik. "Jadi ini harus dilihat utuh, jangan dilihat separuh-separuh," tegasnya.

Terlebih, untuk penghapusan jabatan gubernur tidak relevan dilakukan sekarang. Karena, sudah memasuki tahun politik. "Makanya kalau lihat kondisi ini akan mengubah UU 10 tahun 2016, kita tidak ada rencana untuk mengubahnya. UU 7 tahun 2007 tentang pemilu dan UU 10 tahun 2016 enggak revisinya," imbuh Ketua DPP PKS itu.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur di Indonesia dihapus. Sebab, dia menilai jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan tak terlalu fungsional.

Cak Imin menyebut, sebaiknya dalam pemilihan langsung hanya ada pemilihan presiden, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota. Selain itu, menurut Cak Imin, pemilihan gubernur terlalu melelahkan dalam pelaksanaannya.

"PKB sih mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbup, pilkota. Pilgub tidak lagi karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada suatu hari. Karena enggak terlalu fungsional di dalam jejaring pemerintahan, banyak sekali evaluasi," kata Cak Imin saat acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU, di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

"Kompetisi yang tiada henti, kelihatannya damai tetapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan," sambungnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Warga Bertuah, Balai Kota, Parlemen
wwwwww