DPR Desak BPK Audit Komprehensif Program Hilirisasi Nikel

JAKARTA - Terkait kasus kebakaran smelter nikel di Morowali Utara, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak BPK untuk mengaudit secara komprehensif program hilirisasi nikel ini.

Audit ini penting agar diketahui secara benar kinerja program hilirisasi nikel ini. Ia menilai info tentang hilirisasi nilel sekarang ini hanya klaim sepihak Pemerintah saja.

"Pemerintah harus menjawab, apakah benar berbagai insentif fiskal maupun non fiskal yang jor-joran, termasuk pengorbanan besar masyarakat setempat, seimbang dengan manfaat yang diperoleh baik penerimaan negara; multifliyer effect bagi pembangunan daerah; maupun jumlah tenaga kerja lokal yang diserap. Jangan-jangan hilirisasinya hanya setengah hati, yang memproduksi barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan Fero Nickel dengan kandungan nikel maksimal 8 persen," kata Mulyanto.

Selain itu Mulyanto minta BPK juga memeriksa besaran “nilai ekspor” dan “penerimaan negara”-nya. Sebab disinyalir bahwa besarnya nilai ekspor tidak proporsional dengan besarnya penerimaan negara.

Apalagi kalau dugaan publik benar, bahwa yang didatangkan adalah pabrik atau komponen bekas dengan teknologi relatif usang; menggunakan energi kotor dari batubara; serta banyaknya TKA untuk pekerjaan kasar.

"Kita tidak ingin kebakaran smelter yang menelan korban 2 orang tewas ini terulang kembali. Audit ini juga penting ketika kita akan melangkah untuk program hilirisasi komoditas yang lain seperti tembaga, bauksit dan timah," tandas Mulyanto.***