"Ini menunjukkan pemberhentian hakim konstitusi secara sewenang-wenang oleh DPR merupakan gambaran kelabu dari praktik demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia," kata Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga bagian dari Kaolisi Masyarakat Madani sebagaimana dikutip GoSumbar.com dari bbc.
Baca Juga: Dirotasi, Luqman Hakim Tak Kaitkan dengan soal Penundaan Pemilu
Baca Juga: Soal Pengujian Perundangan di MK/MA, Pemerintah Ngotot Minta Ini
Dijelaskan, dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi diatur tentang pemberhentian hakim. Hakim MK bisa diberhentikan secara terhomat dan tidak terhormat.
Hakim MK diberhentikan dengan hormat ketika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, telah masuk usia 70 tahun, dan sakit secara terus menerus selama tiga bulan.
Baca Juga: Ekspose Big Data, DPD: Pemerintah Harus Fokus, Hentikan Isu-Isu Inkonstitusional
Baca Juga: DPR Sahkan Anggota Komnas HAM Terpilih, Puan: Jamin Hak-Hak Perempuan!
Hakim MK diberhentikan dengan tidak hormat ketika dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan, melakukan perbuatan tercela, dan tidak hadir dalam persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama lima kali berturut-berurut tanpa alasan yang sah.
Ketentuan lainnya adalah melanggar sumpah atau janji jabatan dengan menghambat MK memberi putusan, melanggar larangan rangkap jabata, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku.
Baca Juga: Sampah Nggak Keurus, DPR Minta PSLB3 KLHK Serius
Baca Juga: DPR Tindaklanjuti Surpres Calon Pengganti Lili di KPK
Tata cara pemberhentian hakim MK lebih rinci juga diatur dalam peraturan MK No. 4/2012.
Selain Masyarakat Madani, politisi oposisi pemerintah juga meyampaikan kritik. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam pernyataan tertulis di grup whatsapp yang dibaca, Rabu (5/10/2022), mengungkap pandangannya bahwa penggantian Aswanto sebagai Hakim MK harus dievaluasi karena kurangnya partisipasi publik.
Baca Juga: Gaji Tertunggak 9 Bulan, DPR Dorong Aksi Cepat Kemendikbud Ristek
Baca Juga: Ini Pasal-Pasal dalam RKUHP yang Dewan Pers Minta Reformulasi...
"Keputusan mengganti hakim MK ini harus dievaluasi. Mekanisme penggantian yang ditempuh tidak mengacu pada UU MK. Salah satunya, calon hakim MK pengganti Aswanto tidak disampaikan ke publik untuk memperoleh masukan," kata Mardani.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (29/9/2022), menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Sebagai penggantinya, DPR menunjuk Guntur. Guntur sebelumnya adalah Sekjen MK.
Baca Juga: Kemendag-Kejagung Teken Kerjasama bidang Perdagangan
Baca Juga: Dugaan Korupsi Investasi di Taspen Life Terus Didalami
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengungkapkan kepada wartawan di Gedung DPR pada Jumat (30/9/2022), apa alasan Aswanto diberhentikan dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi meski masa pensiunnya masih panjang.
Bambang Pacul menjelaskan bahwa Aswanto merupakan hakim konstitusi usulan DPR. Tetapi, menurut dia, Aswanto menganulir undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Bawa Sabu, Habib pun Ditahan
Baca Juga: Sikap Antam Hadapi Gugatan soal 1.136 Kg Emas
"Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh," kata legislator PDIP itu.***
